Norwegia Sediakan Tenaga Ahli bagi Indonesia

Jakarta, Kompas - Pemerintah Norwegia akan mendampingi Indonesia dalam tahapan pelaksanaan pemantauan, pelaporan, dan verifikasi pelaksanaan program pengurangan laju deforestasi dan kerusakan hutan. Salah satunya, menyediakan tenaga ahli agar pelaksanaan kegiatan itu efektif dan mengundang kepercayaan masyarakat Indonesia dan luar negeri.

”Kami akan mengirim tenaga ahli untuk membantu pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) bagi program pengurangan laju deforestasi dan kerusakan hutan (REDD+),” kata Hans Brattskar, Utusan Khusus Norwegia untuk Perubahan Iklim, Selasa (13/3) malam, di Jakarta. Ia bersama Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Eivind Homme dan Ketua Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Kuntoro Mangkusubroto mengadakan konferensi pers terkait kunjungan delegasi Norwegia pada Rabu dan Kamis besok ke Kabupaten Mamberamo, Papua.

Papua, satu dari sembilan provinsi percontohan REDD+ di Indonesia, dikunjungi karena telah memiliki rencana tata ruang wilayah dan pemerintah daerah terbuka dengan program itu. ”Bumi Cenderawasih” yang masih memiliki banyak hutan primer ini diharapkan menjadi inti dari strategi REDD+ dalam mencegah hilangnya hutan Indonesia.

Brattskar mengatakan, pengiriman tenaga ahli itu merupakan dukungan nyata bagi komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi 26-41 persen. Dukungan awal adalah penandatanganan nota kesepakatan (letter of intent) pada 26 Mei 2010.

Pemanfaatan dana

Dalam kerja sama itu, Norwegia memberikan dana 1 miliar dollar AS secara bertahap dengan syarat Indonesia mampu mengurangi emisi yang telah diverifikasi. Kuntoro mengatakan, dana dari Norwegia telah turun 30 juta dollar AS yang dikelola oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).

Satuan Tugas REDD+ telah menggunakan 5 juta dollar AS untuk penyusunan pemetaan (moratorium), pelatihan, dan kegiatan lain.

”Pihak Norwegia mengatakan (penyerapan) sangat lambat. Tetapi, memang saya ketat sekali dalam pemakaian, kalau tidak butuh, ya tidak akan dipakai uangnya,” kata Kuntoro yang juga Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Menurut Kuntoro, Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ yang dipimpinnya sedang mencari instrumen dalam penyusunan instrumen pendanaan, pembentukan institusi, serta mekanisme dan institusi MRV. Instrumen dan institusi ini tidak hanya bekerja bagi dana Norwegia, tetapi juga program-program REDD+ di negara-negara lain. Di Indonesia saat ini sedang ada proyek REDD+ spasial yang didanai Australia (Ausaid) dan Uni Eropa.

Dalam satu semester ini, kata Kuntoro, instrumen pendanaan REDD+ harus sudah diselesaikan timnya. Ia mengatakan, instrumen ini sangat krusial karena menyangkut pendanaan yang sensitif bagi hubungan antarnegara dan masyarakat lokal di sekitar program REDD+. (ICH)