Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rp 225 Miliar untuk Gedung Baru KPK

Kompas.com - 12/03/2012, 17:48 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menghapus tanda bintang atau memberi persetujuan atas rencana pembangunan gedung baru KPK. Total biaya pembangunan gedung baru itu sebesar Rp 225,7 miliar.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Zulkarnain saat rapat bersama Komisi III membahas perubahan anggaran 2012 di Komplek DPR, Jakarta, Senin (12/3/2012).

Di tahun 2012, KPK mendapat pagu anggaran sebesar Rp 663 miliar. Dari pagu anggaran itu, terdapat dana yang diblokir sebesar Rp 61 miliar. Semula dana itu hendak digunakan untuk membangun gedung baru. Lantaran belum disetujui DPR, dana itu diblokir.

Zulkarnain mengatakan, KPK setuju atas usulan Kementerian Keuangan untuk memotong anggaran KPK sebesar Rp 28,4 miliar. Bahkan, KPK mempersilahkan anggarannya dipotong hingga Rp 42,3 miliar.

Namun, KPK berharap tanda bintang itu dihapus agar sebagian dana yang diblokir bisa dipakai untuk membiayai perencanaan, konstruksi, serta sewa gedung selama pembangunan dengan total biaya Rp 18,7 miliar.

Zulkarnain memaparkan, gedung baru KPK nantinya akan berdiri di Jalan Rasuna Sahid Nomor 565, Kelurahan Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 27.600 meter persegi. Rencananya, gedung baru akan terdiri dari 16 lantai dan mampu menampung 1.394 pegawai. "Pembangunan selama 3 tahun ke depan," kata Zulkarnain.

Berdasarkan surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, lahan yang akan dibangun gedung baru KPK masih bermasalah lantaran masih ada dua bidang tanah yang dikuasai pihak ke III secara ilegal. Di lokasi lahan itu juga telah dihuni oleh 56 kepala keluarga secara ilegal.

Pimpinan KPK sudah berkali-kali mengeluhkan kondisi gedung KPK di Kuningan yang tak lagi memadai. Saat ini, beberapa divisi di KPK berkantor di gedung lain. KPK berencana menambah sekitar 400 pegawai agar penanganan perkara bisa berjalan cepat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com