SBY-Demokrat Paling Bersalah Jika BBM Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat (PD) menjadi pihak yang paling disalahkan jika harga BBM naik.

Dalam survei Lingkaran Survei Indonesia, prosentasenya dalam kategori tokoh dan partai politik secara terpisah, masing-masing sebesar 34,06 persen dan 54,27 persen.

Sebagaimana disampaikan Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (11/3), sebagai tokoh, SBY paling disalahkan masyarakat dalam isu kenaikan harga BBM. Prosentasenya sebesar 34,06 persen.

Pihak yang disalahkan berikutnya adalah DPR sebesar 30,79 persen, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 17,71 persen, lainnya 3,54 persen. Sisanya sebesar 13,9 persen tidak menjawab. Dari sisi partai politik, PD paling disalahkan. Prosentasenya sebesar 54,27 persen. Berikutnya adalah partai lain sebesar 11,57 persen. Sisanya sebesar 34,16 persen tidak menjawab. 

Hasil survei tersebut dilakukan Lingkaran Survei Indonesia berkaitan dengan efek elektoral kenaikan harga BBM dan kebijakan bantuan langsung tunai dengan 440 responden tersebar di seluruh Indonesia, 5-8 Maret.

Metode sampling menggunakan multistage random sampling dengan margin eror sekitar 4,8 persen. Hasil dan analisisnya disampaikan oleh Hasil survei LSI menyebutkan, 86,6 persen tidak setuju harga BBM Naik. Sementara 11,26 persen tidak setuju dan 2,14 persen tidak menjawab.