LSI: Mayoritas Pendukung Partai Koalisi Tolak BBM Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ternyata ditolak oleh publik yang mendukung partai koalisi di pemerintahan. Hal itu terlihat dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

Peneliti LSI Adjie Alfaraby mengatakan, 87 persen responden yang mendukung Partai Demokrat menolak kenaikan harga BBM. Begitu pula pendukung partai koalisi lain yakni Partai Golkar sebesar 90 persen, PPP sebesar 92 persen, PKS sebesar 82 persen, PKB sebesar 95 persen, dan PAN sebesar 66 persen.

Adapun di partai oposisi, sebesar 89 persen pendukung PDI-P dan 95 persen pendukung Partai Gerindra menolak kenaikan harga BBM. Tak ada hasil survei terhadap pendukung Partai Hanura.

Hasil survei itu dirilis di kantor LSI di Jakarta, Minggu ( 11/3/2012 ). Survei itu dilakukan 5-8 Maret 2012 terhadap 440 responden yang dipilih secara random. Dari seluruh responden, sebesar 86 persen menolak kenaikan harga BBM.

Mayoritas penolakan itu juga terlihat dari responden yang mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden yang bertarung ketika Pemilu 2009 . Temuan LSI, sebesar 85 persen pendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menolak kebijakan itu. Adapun pasangan Megawati Soekarno Putri-Prabowo sebesar 92 persen, serta pasangan Jusuf Kalla-Wiranto sebesar 80 persen.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat mengklaim bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi itu adalah kehendak rakyat. Karena itu, Demokrat meyakini dukungan publik terhadap Demokrat tak akan turun. "Sebenarnya kalau kita naikkan itu sesuai permintaan masyarakat. Kalau tidak kita naikkan maka beban APBN besar sehingga biaya pembangunan infrastruktur berkurang. APBN itu kan juga uang rakyat," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) Jafar Hafsah, Rabu ( 29/2/2012 ).