Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Minta Rosa Dikonfrontasi dengan Wafid, Hakim Menolak

Kompas.com - 29/02/2012, 16:51 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak permintaan tim kuasa hukum Muhammad Nazaruddin, terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games, untuk mengonfrontasi saksi Mindo Rosalina Manulang dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam. Hal itu diungkapkan Ketua Majelis Hakim, Dharmawati Ningsih, dalam sidang dugaan suap wisma atlet yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (29/2/2012).

"Majelis musyawarah, permohonan itu tidak dapat diterima," kata Dharmawati menjawab permintaan tim kuasa hukum Nazaruddin.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Nazaruddin melalui Hotman Paris Hutapea meminta Rosa dikonfrontasi dengan Wafid. Permohonan itu menyusul batalnya konfrontasi antara Rosa dan Angelina Sondakh yang sedianya dilakukan pagi ini.

"Kami mohon Rosa dikonfrontir dengan Wafid, dalam BAP (berita acara pemeriksaan) Yulianis serahkan uang 1 juta dollar AS ke Wafid, walaupun tidak masuk dalam penuntutan, tapi di BAP ada," kata Hotman.

Selain itu, kesaksian Rosa juga menyebutkan, dari Rp 10 miliar yang dikembalikan Grup Permai (perusahaan Nazaruddin) ke Kemenpora melalui Wafid itu ada yang mengalir ke Choel Mallarangeng, adik Menpora Andi Mallarangeng.

"Rosa juga bilang, ada duit untuk Choel, sementara Choel tidak pernah dihadirkan sebagai saksi," ucap Hotman.

Dia khawatir keterangan Yulianis dan Rosa soal uang ke Kemenpora ini akan dijadikan pertimbangan yang memberatkan Nazaruddin jika keterangan itu tidak dikonfrontasi dengan Wafid. "Kami khawatir dipakai sebagai alat yang memberatkan, padahal 1,2 juta itu dibantah Wafid," lanjut Hotman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Nasional
    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Nasional
    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Nasional
    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Nasional
    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    Nasional
    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Nasional
    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Nasional
    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Nasional
    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Nasional
    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Nasional
    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com