JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat merasa dirugikan media lantaran keberhasilan pemerintah selama ini kurang tereskpos. Media dinilai lebih banyak mengekspos kader-kader Partai Demokrat yang terseret masalah hukum, khususnya kasus dugaan korupsi.

"Tentu merugikan kami. Tapi saya tidak mencari pembenaran. Silakan ditanyakan bahwa ada hal yang positif walaupun kita akui masih ada yang kurang sempurna," kata Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi saat diskusi Sindo Radio "Parpol Menuju Titik Nadir" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (25/2/2012).

Keberhasilan pemerintah yang menurut Didi kurang terekspos media salah satunya yakni pertumbuhan ekonomi yang diakui dunia berdasarkan beberapa lembaga survei internasional. Pertumbuhan ekonomi itu, kata Didi, salah satu yang terbaik di Asia, bahkan di dunia.

"Great investment kita menarik bagi negara-negara yang ingin investasi di Indonesia. Tapi hal-hal ini kurang terangkat. Isu ini (ekonomi) ada. Pemberitaannya tapi tidak signifikan," kata Didi.

Didi memaklumi situasi itu lantaran publik lebih menarik menyoroti masalah hukum yang menyeret pejabat teras Partai Demokrat (PD). Seperti diketahui, pejabat teras PD yang terseret kasus dugaan korupsi yakni M Nazaruddin (waktu menjabat Bendahara Umum) dan Angelina Sondakh (waktu menjabat Wakil Sekretaris Jenderal).

Pernyataan Didi itu menjawab pernyataan Philips Vermote, peneliti CSIS. Philips mengatakan, berdasarkan penelitian CSIS yang menanyakan 2.000 responden, kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono memburuk tiga tahun terakhir.

Kondisi bahwa Yudhoyono tidak bisa maju lagi sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014, menurut Philips, menjadi salah satu faktor kurang semangatnya pemerintah. Jika tidak berubah di sisa masa jabatan, kata dia, maka SBY akan meninggalkan catatan buruk.

Share

Tweet