JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem politik yang mahal, cenderung membuat para politisi harus mencari modal besar untuk berkompetisi dalam merebut jabatan publik.
Ketika menjabat legislatif atau eksekutif, sistem yang masih membaur tanpa batas juga potensial mendorong terjadinya perselingkuhan kepentingan, termasuk korupsi.
Hal itu diungkapkan anggota DPR dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Akbar Faizal, di Jakarta, Jumat (24/2/2012) ini.
Akbar Faizal menilai, sistem kerja di legislatif membaurkan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Kondisi ini potensial membuka kemungkinan terjadinya perselingkuhan kepentingan, antara legislatif dan eksekutif untuk tujuan yang menyimpang, termasuk kemungkinan korupsi.
"Saya melihat sendiri perselingkuhan itu," katanya.
"Untuk mengubah keadaan, kita perlu mendorong terobosan dengan membuat sistem tiga kamar terpisah untuk fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran," lanjut Akbar.
Dia juga mendukung perbaikan perundang-undangan politik, pemilu, dan pilkada agar biaya politik menjadi lebih murah. Tanpa semua itu, kondisi yang rawan korupsi seperti sekarang akan terus berlangsung.
