JAKARTA, KOMPAS.com - Para politisi jangan menyalahkan sistem politik yang berbiaya mahal, sebagai biang perilaku korup para politisi di legislatif dan eksekutif.

Para politisi dan partai justru harus mengubahnya, sehingga lebih sehat dan menghindarkan mereka dari menggerogoti uang negara.

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, di Jakarta, Jumat (24/2/2012).

Ade Irawan menilai, sistem politik yang berbiaya mahal memang ikut menyuburkan perilaku korup para politisi di legislatif dan eksekutif. Siapa pun yang berkompetisi merebut jabatan politik, harus mengeluarkan dana besar. Ketika mencapai jabatan itu, mereka memanfaatkannya untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.

Namun, sebenarnya korupsi lebih didorong perilaku para politisi dan partai politik itu sendiri. Pendanaan partai selama ini masih mengandalkan setoran dari para kader yang duduk di legislatif dan eksekutif. Para pejabat politik itu berusaha mencari dana dari berbagai peluang, termasuk mencuri sebagian proyek-proyek dari APBN.

"Ada budaya menyimpang dari partai politik yang menyuburkan korupsi. Kalau kreatif dan benar-benar memperjuangkan rakyat, semestinya partai tak harus mencari uang dari jalan korupsi. Rakyat pasti akan mendukung partai," katanya.

Saat ini partai politik cenderung tidak jelas garis ideologi perjuangannya. Orientasinya hanya ingin berkuasa dan memanfaatkan, untuk partai dan kelompok atau pribadinya. Partai juga hanya mau merekrut orang-orang yang punya modal untuk membiayai operasional partai. Ini potensial menyuburkan korupsi.

Jika ingin keluar dari kondisi itu, para politisi di legislatif bisa ubah sistem dengan memperbaiki aturan main dalam perundangan politik, pemilu, dan pilkada. "Jangan mengkambinghitamkan sistem, tapi ubah sistem itu agar menjadi lebih baik. Mereka punya kewenangan untuk itu," kata Ade Irawan.

Share

Tweet