PT PindadPanser beroda enam karya BPPT dan PT Pindad.
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera tidak akan berhenti untuk mendorong Pemerintah agar membelanjakan uangnya untuk Pertahanan di Dalam Negeri. Langkah ini penting untuk mendorong pengembangan kemampuan Industri Pertahanan di Dalam Negeri dan menghemat Devisa Negara.
"Saat ini paradigma belanja Pertahanan kita harus berubah, tidak lagi melihat dan membeli dari luar negeri, tapi harus mulai melihat dan mengembangkan di Dalam Negeri supaya memberikan banyak manfaat untuk Rakyat Indonesia. Harus ada keyakinan dan tekad yang kuat bahwa Indonesia mampu memproduksi peralatan dan perlengkapan pertahanan, bahkan kita juga harus yakin bahwa suatu saat nanti kita bisa juga menjual produk Pertahanan ke Luar Negeri dan menghasilkan devisa untuk Negara," ujar Anggota Fraksi PKS DPR RI Mahfudz Abdurrahman, di Jakarta, Jumat (24/2/2012).
Mahfudz Abdurrahman menilai, jika bangsa ini kompak, maka masih ada harapan untuk bertahan serta membangun industri peralatan persenjataan dalam negeri. Pemerintah, DPR RI dan Industri Dalam Negeri harus sinergis dan sejalan.
"Kesepahaman paradigma bahwa kita bisa dan mampu menjadi sebuah keharusan. Apalagi, beberapa hari yang lalu sudah kita saksikan peresmian Kapal Cepat Rudal (KRC) di Batam, buatan Dalam Negeri, itu tentu membuat kita bangga. Kita punya Pindad, PAL, Dirgantara Indonesia, Krakatau Steel, Dahana dan masih banyak Perusahaan Milik Negara dan Swasta yang siap disinergiskan untuk memproduksi Alat Utama Sistem Persenjataan," ujarnya.
Mahfudz Abdurrahman menjelaskan, jika ada Alutsista yang memang belum diproduksi di Dalam Negeri dan terpaksa harus di impor, maka jangan di impor dengan tangan kosong. Maksudnya, harus ada kesepakatan untuk transfer teknologi dan juga dapat menggunakan komponen dari Dalam Negeri.
"Kita yang membeli, tentu berhak untuk meminta itu. Kalau mereka tidak setuju ya kita cari ke negara lain saja tidak usah dipaksakan," ujarnya.

