Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawa Bukti, Rifai Laporkan Seorang Menteri ke KPK

Kompas.com - 23/02/2012, 14:41 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Achmad Rifai, kuasa hukum Mindo Rosalina Manulang, melaporkan secara resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi seorang menteri yang diduga meminta fee proyek kepada Rosa, Kamis (23/2/2012) siang.

Rifai mengaku telah menyertakan bukti-bukti terkait dalam laporannya. ”Saya akan mendampingi Bu Rosa untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi,” kata Rifai yang tiba sekitar pukul 14.00.

Namun, Rifai enggan menyebut siapa menteri yang dimaksudnya itu. Dia kembali memberi petunjuk jika si menteri telah menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Berdasarkan catatan, ada dua menteri yang bersaksi di Pengadilan Tipikor pekan ini, yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

Kedua menteri itu lantas membantah tuduhan tersebut, baik Muhaimin maupun Andi mengaku tidak mengenal Rosa dan tidak pernah meminta fee. ”Kalau membantah, silakan saja,” kata Rifai.

Dia juga mengatakan, laporan yang dilakukannya kali ini atas dasar kesadaran Rosa mengungkap permainan kotor menteri Kabinet Indonesia Bersatu II ini.

”Rosa sebagai warga negara yang melihat ini, punya kesadaran untuk melaporkan adanya tindak pidana tersebut, kami sebagai lawyer akan mendampingi,” ungkap Rifai.

Dugaan adanya menteri yang meminta fee ini dimunculkan Rifai kepada media sejak pekan lalu. Menurut Rifai, Rosa bercerita kepadanya jika menteri itu meminta fee 8 persen dari dua proyek senilai Rp 100 miliar dan Rp 80 miliar.

Permintaan tersebut, katanya, disampaikan saat Rosa mendatangi rumah si menteri di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, pertengahan 2010.

Rosa diminta membayar fee di awal sebagai syarat Permai Grup (perusahaan Muhammad Nazaruddin) mendapatkan proyek di kementerian yang dipimpin si menteri.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Nasional
    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com