KOMPAS/RIZA FATHONIPresiden Susilo Bambang Yudhoyono
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar politik kantor atau office politic di kedutaan-kedutaan besar Indonesia di negara sahabat dicegah. Kepala negara mengaku mendengar apa yang disebutnya insiden kekisruhan internal di kedutaan-kedutaan besar.
Hal ini terjadi, misalnya, antarpejabat maupun antara pejabat dan staf kedutaan. ”Kalau itu terjadi, bikin habis waktu dan mengurangi efektivitas tugas. Kalau keterlaluan, bikin macet, tarik saja yang bermasalah,” tegas Presiden ketika memberikan arahan dan instruksi kepada 130 duta besar, konsul jenderal, dan kuasa usaha ad interim pada acara Rapat Kerja 2012 Kementerian Luar Negeri, di Kemlu, Jakarta, Kamis (23/2/2012).
Presiden meminta para duta besar menjalankan sistem manajemen dan kepemimpinan yang tepat. Setiap konflik yang terjadi harus dikelola secara baik. Etiket dan etika internasional perlu diperhatikan para diplomat Indonesia.
Hal ini merupakan satu dari empat instruksi Presiden kepada jajaran Kementerian Luar Negeri. Selain itu, Presiden juga menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk membuat buku putih mengenai kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia.
Buku putih ini mencantumkan tujuan, strategi, dan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Presiden meminta buku putih ini tuntas dalam waktu dua hingga tiga bulan. Selanjutnya, buku putih yang akan diperbarui setiap tahun akan menjadi pedoman bagi kepala daerah hingga anggota Kabinet Indonesia Bersatu II ketika hadir di forum internasional.
”Jangan sampai pandangannya tidak segaris dengan apa yang didiplomasikan jajaran Kementerian Luar Negeri, dan tidak segaris dengan kebijakan Presiden. Itu namanya pecah kongsi. Apalagi kalau tabrakan antarduta besar, terlebih sesama duta besar ASEAN, misalnya,” kata Presiden.
Instruksi ketiga, Presiden meminta agar Kemlu turut melakukan percepatan pendidikan interpreter semua bahasa asing.
Saat ini pemerintah telah mendirikan pusat bahasa di Indonesia Peacepeace and Security Center di Bukit Merah Putih, Sentul, Jawa Barat. Keempat, Presiden meminta Menteri Luar Negeri memperhatikan pergantian dubes agar tidak terjadi kekosongan posisi dubes dalam jangka waktu lama.
