JAKARTA, KOMPAS.com -- Partai politik harus mengevaluasi diri, terutama terkait proses rekrutmen, kaderisasi, manajemen, dan moralitas para aktivis. Itu sebagai bentuk respons atas merosotnya kepercayaan publik pada partai politik, sebagaimana tercermin dari beberapa survei belakangan ini.
Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Syaiful Bahri Anshori, Senin (20/2/2012) di Jakarta.
Sebagaimana diberitakan, beberapa hasil survei belakangan ini menunjukkan, citra partai di mata masyarakat semakin menurun, terutama akibat sebagian politisi tersangkut korupsi. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), misalnya, menunjukkan, sekitar 33,8 persen masyarakat menilai kondisi politik nasional buruk.
Syaiful berharap, beberapa hasil survei itu sepatutnya dijadikan cambuk bagi semua partai agar berbenah. Partai harus diperbaiki agar menjadi lebih baik dan benar-benar berfungsi sesuai sistem demokrasi. Evaluasi total partai, mencakup sistem rekrutmen, kaderisasi, manajemen, dan moralitas perilaku politisi.
"Rekrutmen kader harus baik dan transparan, kaderisasi harus jelas, dan program partai harus berorientasi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan partai sendiri. Perilaku aktivis partai harus sesuai dengan apirasi masyarakat," katanya.
Sebenarnya UUD 1945 telah memberi bingkai keberadaan dan fungsi partai politik dalam sistem demokrasi. "Jika tetap menginginkan partai sebagai pilar demokrasi, kita harus membangun partai agar menjadi sarana untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Jangan sampai partai dimatikan, karena itu berbahaya bagi demokrasi," tutur Syaiful.
