KOMPAS/HENDRA A SETYAWANKompleks Gedung MPR/DPR/DPD di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (17/4/2011).
JAKARTA, KOMPAS.com — Belum lepas dari ingatan soal pemborosan pembelian kursi nan mewah di DPR, kali ini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRmenyoroti anggaran perjamuan rapat di DPR.
Anggaran perjamuan yang berkisar Rp 12 miliar per tahun di Sekretariat DPR dinilai sebagai pemborosan. Karena itu, F-PKS mendesak Sekjen DPR memangkas anggaran tersebut.
”Perjamuan yang dilakukan Sekjen selama ini terlalu mewah dan berlebihan sehingga memboroskan anggaran negara,” ujar Sekretaris F-PKS DPR KH Abdul Hakim di Jakarta, Kamis (16/2/2012).
”Anggota DPR datang ke Senayan bukan untuk menikmati makan an dan jajanan, tapi untuk memecahkan dan merumuskan solusi masalah kebangsaan yang semakin hari tantangannya semakin besar. Jika ada perjamuan, masih bisa dilakukan dengan menyajikan makan an yang sederhana dan tidak perlu mewah seperti sekarang,” kata Abdul Hakim yang juga anggota Komisi VIII DPR.
Untuk jamuan 10 fraksi di DPR, pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sekitar Rp 4 miliar. Pemberian alokasi perjamuan disesuaikan dengan jumlah anggota di masing-masing fraksi.
Semakin besar fraksi, semakin besar anggaran perjamuan yang diterima fraksi tersebut. Selain fraksi, sekretariat alat kelengkapan DPR, seperti pimpinan DPR, Komisi, Banmus, Baleg, BURT juga menyediakan perjamuan untuk peserta rapat.
Kalangan pers juga tidak luput dari perhatian Sekjen DPR. Untuk perjamuan wartawan dalam konferensi pers, Sekjen mengalokasikan anggaran sekitar Rp 400 juta per tahun untuk makan besar dan snack.
Jumlah makan an dan snack yang disajikan sekretariat, kata Hakim, juga cenderung berlebih sehingga mubazir. Karena itu, anggaran perjamuan di Sekjen harus dipangkas dan dialokasikan untuk program atau kegiatan lain yang lebih prioritas.
”Jika dibandingkan dengan parlemen negara-negara sahabat, perjamuan di DPR terbilang mewah. Jamuan di sana tidak semeriah di sini yang penuh dengan berbagai macam jenis panganan, snack, dan buah. Belum lagi jumlahnya yang berlebihan bahkan kerap tidak habis dan ujung-ujungnya dibawa pulang oleh staf,” ujarnya
Lebih baik, anggaran perjamuan ini ditata ulang. Angka Rp 12 miliar per tahun itu terlalu besar,” kata Hakim.
