Din: Tak Ada Agama yang Menolak Perbedaan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, tidak ada agama di Indonesia yang menolak perbedaan.

”Dalam kesempatan yang baik ini, kami menyatakan tidak ada agama di Indonesia yang menolak keberagaman. Jangan selalu mencari apa yang beda, tetapi ambil berbagai persamaan yang ada untuk hidup rukun dan damai di Indonesia,” kata Din dalam acara peringatan Pekan Kerukunan Antarumat Beragama Sedunia 2012 di Auditorium Nusantara, Gedung MPR/DPR Jakarta, Minggu (12/2/2012).

Selain Din, hadir pula ratusan pemeluk beragama di Indonesia yang dipimpin oleh perwakilan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Andreas Sewangu, Persatuan Hindu Dharma Indonesia(PHDI) I Nyoman Udayana, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Philip Wijaya, Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia (Mataki) Wawan Wiratma, dan perwakilan dari Persekutuan Gereja Indonesia (PGI).

Dalam acara yang bertema ”Keberagaman Menciptakan Harmoni Bangsa Indonesia” tersebut, baik para pemuka maupun perwakilan dari agama-agama di Indonesia menyatakan komitmen mereka untuk menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di bawah naungan Pancasila.

Din juga mengatakan, pemilihan Gedung MPR/DPR sebagai tempat peringatan Pekan Kerukunan Antarumat Beragama Sedunia bertujuan untuk mendekatkan hubungan antarumat beragama dengan wakil rakyat.

Hal tersebut ditanggapi positif oleh Ketua MPR Taufiq Kiemas. Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan, MPR akan mendukung setiap bentuk kegiatan yang mendukung terciptanya harmoni antarumat beragama di Indonesia. ”Dari tahun ke tahun, MPR mendukung kegiatan yang mengikrarkan kembali komitmen kerukunan antarumat beragama di Indonesia,” kata Taufiq.

Sementara itu, wakil PHDI I Nyoman Udayana mengatakan, semua manusia di hadapan Tuhan adalah sama. ”Hanya baik dan buruk yang membedakan kita. Jadi selayaknya semua manusia hidup rukun dengan segala keragamannya,” kata I Nyoman.

Ia menambahkan, hendaknya ada penghormatan dan penghargaan antarumat beragama sehingga tidak ada lagi istilah kesewenangan kaum mayoritas dan rintihan golongan minoritas. Selain itu, negara juga harus menjamin kebebasan itu demi menjaga keharmonisan antarumat beragama. ”Negara sudah menjaminnya dalam undang-undang, dalam penerapannya jangan ada pilih kasih antara mayoritas dan minoritas,” katanya.

Pekan Kerukunan Antarumat Beragama Sedunia diperingati selama minggu pertama Februari yang ditetapkan oleh Sidang Umum PBB sejak Februari 2011. Peringatan ini berfokus pada kesepahaman semua pihak akan pentingnya dialog yang menjembatani antarumat beragama untuk mempromosikan kerukunan dan perdamaian tanpa memandang agama yang dianutnya.