Ketika Media Dikuasai Tokoh Politik...

JAKARTA, KOMPAS.com — Tak hanya pemilik modal yang kini menguasai media. Tokoh-tokoh yang berkiprah dalam bidang politik turut latah untuk menjadi pemilik media, terutama media nasional.

Anggota Dewan Pers, Wina Armada, menyebutnya dengan istilah "juraganisme dalam pers". Pengaruh kepentingan politik, kata dia, setidaknya akan memengaruhi informasi yang diberikan. Meskipun demikian, tak semua media mengaburkan informasi dan fakta yang sebenarnya.

Terkadang wartawannya tidak berani melawan kekuasaan politik ini. Jangan sampai terjadi membuat berita partai A ini kampanye didatangi hanya 500 orang lalu ditulis 5.000 orang. "Ini tidak sesuai dengan kode etik dan terjadi di banyak pilkada," ujar Wina di Jakarta, Sabtu (11/2/2012).

Menurut Wina, tidak salah jika sebuah media dikuasai oleh orang yang berkecimpung di dunia politik dan memiliki kepentingan. Namun, kepentingan itu juga perlu disaring dan tidak terus memanipulasi berita yang akan ditayangkan.

"Punya kepentingan itu tidak masalah. Walaupun miliknya tidak boleh hilangkan kode etik jurnalistik. Sepanjang tidak melanggar aturan kode etik, tidak masalah," kata Wina.

Wartawan senior Albert Kuhon mengungkapkan, media dengan pemilik tokoh politik jangan sampai memberikan berita pencitraan yang tak sesuai kenyataan. Jangan sampai nanti masyarakat kecewa pada akhirnya karena sebelum tokoh politik ini maju, namanya bagus terus, ada pencitraan.

"Ternyata setelah dipilih jadi presiden atau gubernur, mengecewakan. Sama saja dengan menipu publik," kata Kuhon.

Sosiolog UI, Tamrin Amal Tamagola, mengungkapkan, dengan adanya kepemilikan media massa oleh tokoh politik, maka untuk Pilpres 2014 bukan lagi karena capres yang kuat, melainkan juga capres yang dilihat dari pencitraan di medianya.

"Yang saya sangat khawatirkan media hanya sekadar alat corong dari pemilik kekuasaan semata untuk kepentingan politiknya. Tambah sulit lagi itu karena sekarang itu ada apa yang disebut dengan taruhan-taruhan politik. Jadi pemilik media ini juga bertarung di dalam arena politik," ujar Tamrin.

Dalam dunia pers, kata dia, tak ada tawar-menawar pemberitaan. Ada batas toleransi di mana pemilik media mengendalikan pemberitaannya. Kebebasan pers yang bertanggung jawab, kata dia, tetap yang terpenting.

"Kebebasan itu yang harus selalu diperjuangkan. Insan-insan pers harus perjuangkan bahwa kebebasan jurnalisme mereka itu sesuatu yang tidak boleh ditawar," katanya.