JAKARTA, KOMPAS.com — Kinerja tata kepemerintahan pascareformasi 1998 bukannya membaik, tapi semakin merosot. Salah satu akibatnya, performa ekonomi Indonesia tidak berjalan maksimal dan tertinggal di bandingkan dengan negara tetangga.
Demikian disampaikan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Edy Suandi Hamid, pada seminar nasional bertajuk "Tantangan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum, bagi Pembangunan yang Inklusif dan Berkesinambungan" yang digelar Ikatan Keluarga Alumni UII di Jakarta, Kamis (9/2/2012).
Edy mengacu pada The Worldwide Governance Indicators 2011. Dari enam indikator, perbaikan signifikan pascareformasi hanya terjadi pada indikator akuntabilitas. Sebanyak dua indikator menunjukkan perbaikan tapi lamban.
Indikator efektivitas pemerintahan, indeksnya dari -0,40 pada 1996 naik menjadi -0,20 pada 2010. Indikator stabilitas politik dan nihilnya kekerasan atau terorisme, indeksnya naik dari -1,17 pada 1996 menjadi -0,89 pada 2010.
Sementara indikator kualitas regulasi indeksnya turun dari 0,15 pada 1996 menjadi -0,38 pada 2010. Indikator penegakan hukum, indeksnya turun dari -0,32 pada 1996 menjadi -0,63 pada 2010. Indikator kontrol terhadap korupsi, indeksnya juga turun dari -0,56 pada 1996 menjadi -0,73 pada 2010.
Menurut Edy, pemasalahan tata kelola pemerintahan pascareformasi itu menunjukkan bahwa proses demokratisasi belum mampu menciptakan pemerintahan yang efektif menjaga stabilitas dan keamanan, mengelola pemerintahan, membuat perundang-undangan yang berkualitas, menegakkan hukum, dan mencegah korupsi.
