IRFAN MAULLANAPermadi
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bahruddin Nasori mengingatkan agar semua pihak agar tidak sembarangan menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, hal ini perlu diingatkan agar tak muncul dugaan adanya intervensi yang dilakukan para politisi.
Kepada wartawan, Rabu (8/2/2012), Bahruddin menjelaskan, sudah ada forum resmi untuk berkomunikasi dengan KPK melalui rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR. Melalui forum itulah yang seharusnya dimaksimalkan untuk mengomunikasikan segala sesuatu yang terkait dengan kinerja KPK.
"Kalau ada yang mau disampaikan, ya di forum resmi. Apabila ada politisi maupun masyarakat yang terafiliasi dengan parpol tertentu, ingin menyampaikan sesuatu kepada KPK, juga bisa dilakukan melalui forum di Komisi III," ujarnya.
Ia mencontohkan, pengakuan terbaru politisi Partai Gerindra Permadi, sudah bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad, secara tertutup untuk membicarakan isu perpecahan di internal petinggi lembaga ad hoc itu.
"Permadi kan kader Partai Gerindra. Beliau memiliki anggota atau perwakilan di Komisi III. Jadi, kalau ada masalah harusnya bisa menitip pertanyaan kepada anggota fraksinya, tak perlu datang ke KPK," ungkapnya.
Jika pola para politisi mengunjungi KPK terus dilanjutkan, sambungnya lagi, dikhawatirkan KPK akan terkooptasi kepentingan tertentu. Padahal, imbuhnya, KPK dibentuk sebagai sebuah lembaga independen melalui UU yang tak boleh dikooptasi kepentingan politik siapapun juga.
"Memang parpol melalui wakilnya di DPR yang memilih anggota KPK. Tapi, bukan berarti kita bisa mengkooptasi KPK. Semua harus menjaga KPK juga sebagai konsekuensi kepentingan kita memberantas korupsi," kata Bahruddin menegaskan.(Tribunnews.com/ Rachmat Hidayat)
