TRIBUNNEWS/HERUDINKepala PPATK yang baru, Muhammad Yusuf (kiri) dan Wakil Kepala PPATK Agus Santoso saat jumpa pers usai serah terima jabatan di kantor PPATK Jakarta Pusat, Selasa (25/10/2011). Kepala PPATK Muhammad Yusuf dan Wakil Kepala PPATK Agus Santoso menjabat untuk periode 2011-2016.
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengungkapkan, dari tahun 2003 sampai dengan Januari 2012, pihaknya telah menerima sekitar 86.264 laporan dari transaksi mencurigakan. Laporan itu didapat dari laporan 359 penyedia jasa keuangan (PJK).
Dari jumlah tersebut dipilah lagi menjadi 1.890 laporan yang dianalisis dan diberikan kepada penegak hukum. Dari jumlah itu, kata Yusuf, 630 di antaranya berasal dari rekening gendut pegawai negeri sipil. "Menyangkut yang PNS, tidak semua kita kirim ke penegak hukum karena belum ditemukan menyangkut indikasi pidana. Total yang kita analisis dari pihak PJK tadi ketemu angka 630 untuk PNS-nya," jelas Yusuf dalam jumpa pers di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Rabu (8/2/2012).
Jumlah rekening yang mencurigakan ini, menurut Yusuf, bervariasi sehingga ia tak menyebutkan angka secara signifikan, ada yang berkisar dari Rp 50 juta hingga Rp 1 miliar atau Rp 2 miliar. Salah satu kementerian yang, menurutnya, terdapat jumlah PNS pemilik rekening mencurigakan terbanyak adalah Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak serta Bea dan Cukai.
"Kemenkeu khususnya Pajak serta Bea dan Cukai, sementara lainnya variatif. Kami minta aparat penegak hukum untuk lebih serius lagi, khususnya menindaklanjuti temuan PPATK yang berhubungan dengan pemasukan uang negara, seperti pajak dan bea cukai," tuturnya.
Dari 630 data ini, lanjut Yusuf, kebanyakan berusia 30 tahun hingga 40 tahun. Namun, ia tak ingin menjelaskan lebih rinci dari golongan mana saja para PNS tersebut.
Sebuah rekening PNS dinyatakan melanggar jika tidak sesuai dengan gaji yang ditetapkan pada golongannya dan jika terdapat transaksi melebihi Rp 10 juta. "Transaksi yang dicurigai, misalnya seorang pegawai negeri gaji Rp 10 juta, tapi transaksi di perbankannya Rp 30 juta, 50 juta, dan sebagainya sampai miliaran rupiah. Itu sudah mencurigakan," jelas Yusuf.
PPATK, menurut Yusuf, meminta agar penegak hukum tidak menutup mata terhadap jumlah penemuan tersebut. Bukan hanya menelusuri PNS di Ditjen Pajak serta Bea dan Cukai, melainkan juga harus ditelusuri dari rekening pegawai negeri yang bekerja pada bidang-bidang yang langsung berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. "Penegak hukum harus juga serius telusuri rekening mencurigakan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Yusuf.
