Minggu, 20 Mei 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Minggu, 20 Mei 2012 | 03:50 WIB
Kapolri Sarankan Perusahaan Mandiri Jaga Keamanan
Maria Natalia | Laksono Hari W | Selasa, 7 Februari 2012 | 23:48 WIB
|
Share:
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Timur Pradopo mengimbau kepada para pengusaha, dalam hal ini pemilik perusahaan-perusahaan besar, untuk mempersiapkan satuan keamanan sendiri. Ini dilakukan untuk pengamanan jika terjadi bentrokan atau aksi anarkis di luar kontrol perusahaan.

Menurut Timur, Polri tidak bisa terus-menerus menyiapkan pasukan di setiap perusahaan karena masih banyak tugas pengamanan lainnya. Namun, kata dia, bukan berarti polisi lepas tanggung jawab. Polisi, tetap akan menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk menciptakan kemandirian dalam pengamanan nantinya.

"Intinya bagaimana kerja sama untuk mengelola keamanan itu. Polisi tidak bisa menjaga satu per satu itu. Dari perusahaan itu sendiri yang harus melakukan kegiatan pengamanan. Bisa habis anggota kita sehingga di situ (perusahaan) harus ada satuan pengamanan sendiri," ujar Kapolri seusai melakukan pertemuan dengan sejumlah pemilik perusahaan-perusahaan di Jakarta, Selasa (7/2/2012) malam.

Selain itu, Timur meminta perusahaan-perusahaan membuat kebijakan yang tetap mengedepankan keadilan bagi buruh. Dengan demikian, tak perlu ada peristiwa bentrokan antara buruh dan perusahaan yang merugikan kedua pihak dan mengganggu ketertiban. "Perlu dikembangkan juga bagaimana kebijakan-kebijakan yang harus sampai ke bawah. Juga terutama tadi, kebijakan menjaga keamanan di perusahaan," ujarnya.

Kapolri mengungkapkan, jangan sampai kejadian seperti kisruh antara buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Bekasi kembali terjadi lagi. Ia mengakui, kepolisian saat itu cukup kesulitan menghadapi massa berjumlah ribuan tersebut. Perundingan harusnya menjadi jalan terbaik untuk masalah perburuhan di perusahaan.

"Saat itu kepolisian harus mempertimbangkan, jumlah buruh dalam jumlah besar. Kalau terjadi apa-apa, apakah kita harus lakukan langkah penegakan hukum atau perundingan. Saya putuskan perundingan, jangan penegakan hukum, ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan," kata Timur.

Timur juga meminta perusahaan mengelola wilayah di sekitar perusahaan dengan baik sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan dari warga sekitar.