JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menolak keinginan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik.

Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dan TDL bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah beban subsidi yang semakin membengkak.

"Fraksi PKS menawarkan tiga solusi yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal, di Jakarta, Selasa (7/2/2012), sesaat setelah Rapat Koordinasi Fraksi PKS yang mengagendakan pembahasan subsidi BBM dan TDL.

Usul pertama, pemerintah perlu mempercepat program konversi BBM ke gas, melanjutkan kebijakan untuk menata infrastruktur penggunaan gas, dan tidak mengurangi subsidi BBM.

"Kita negeri yang kaya akan gas alam, tetapi pemerintah jutsru mengekspor gas tersebut ke luar negeri. Padahal selain ramah lingkungan, menggunakan gas baik untuk transportasi, pembangkit listrik, industri, dan rumah tangga jelas lebih hemat karena biayanya murah," ujar Mustafa.

Kedua, kebijakan terhadap BBM perlu dibarengi dengan kebijakan pengelolaan energi listrik yang kuat terkait kebijakan tarif sehingga mencapai angka kelayakan untuk penggunaan geothermal dan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik.

Mustafa mencontohkan, untuk membangkitkan listrik dengan menggunakan batu bara, biayanya jauh lebih murah dibanding dengan menggunakan BBM. Menggunakan batu bara biayanya sekitar Rp 503 per kWh, sedangkan bila menggunakan BBM diperlukan biaya Rp 2.200 per kWh.

Ketiga, lanjut Mustafa, untuk mengatasi beban anggaran, pemerintah bisa mengambil dana SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) 2011.

"Menurut catatan kami, kurang lebih 13 persen dari APBN 2011 atau sekitar Rp 95 triliun, yang bisa didayagunakan untuk menyiapkan infrastruktur pengalihan BBM ke gas," ujar Mustafa, yang berasal dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I ini.

Share

Tweet