KOMPAS/RIZA FATHONISekjen DPR Nining Indra Saleh menjelaskan kepada wartawan mengenai Ruang Badan Anggaran yang baru di kompleks Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/1/2012). Ruang di Gedung Nusantara II DPR ini menghabiskan anggaran lebih dari Rp 20 miliar. Upaya renovasi itu untuk mengoptimalkan kapasitas ruang, memperbarui sistem penerangan, pendingin, sound system, akustik, lantai, dan plafon.
JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat mengaku tak tahu-menahu mengenai anggaran renovasi ruang kerja Badan Anggaran DPR yang menghabiskan Rp 20,3 miliar. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua BURT DPR Pius Lustrilanang ketika diperiksa Badan Kehormatan DPR.
Pius mengatakan, pihaknya hanya menerima usulan anggaran dari Sekretariat Jenderal DPR selaku pelaksana dalam bentuk gelondongan atau tidak detail.
"(Usulan anggaran) sengaja dibawa ke BURT mepet sehingga tidak bisa lakukan pengecekan detail," kata Pius sesuai diperiksa Badan Kehormatan DPR, Senin (6/2/2012).
Pius menambahkan, ia juga ditanya mengapa Ketua BURT DPR Marzuki Alie mengaku tak tahu-menahu soal renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar). Menurut dia, hal itu terjadi lantaran kesibukan Marzuki sebagai Ketua DPR.
Ketika ditanya mengapa dalam rapat BURT disepakati agar renovasi ruang Banggar DPR menjadi acuan untuk renovasi ruang rapat lain, menurut Pius, hal itu lantaran pihaknya tak berpikir soal anggaran. "Kita pikir sudah efisiensi. Kita lihat bentuknya bagus dan tak tahu jumlah anggaran pada akhirnya," ucap politisi Partai Gerindra itu.
Hingga kini BK tak melihat ada pelanggaran yang dilakukan anggota DPR dalam kasus renovasi ruang Banggar. Semua pelaksanaan, menurut BK, adalah kewenangan Setjen DPR. Namun, BK merekomendasikan agar barang-barang impor di ruang tersebut ditukar dengan barang lokal.
