KOMPAS/WISNU WIDIANTOROKetua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pemeriksaan oleh Komite Etik KPK, Jakarta, Selasa (16/8/2011). Pemeriksaan itu terkait tudingan Nazaruddin tentang adanya pertemuan antara Anas dengan Pimpinan KPK agar merekayasa kasus korupsi wisma atlet sea games.
JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Barkah Pattimahu menilai, desakan penonaktifan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat bukanlah cara tepat untuk memulihkan performa partai. Penonaktifan Anas, katanya, justru akan menimbulkan konflik internal Partai Demokrat.
"Karena suara Anas cukup kuat di internal," kata Barkah di Jakarta, Minggu (5/2/2012). Menurut dia, Partai Demokrat hanya akan selamat jika kasus dugaan suap wisma atlet yang menyeret nama sejumlah petinggi partai biru itu selesai.
Nama petinggi Partai Demokrat yang terseret kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games bukan hanya Anas, Muhammad Nazaruddin, dan Angelina Sondakh. Nama Andi Mallarangeng dan Mirwan Amir juga turut disebut menikmati uang terkait proyek senilai Rp 191 miliar itu.
Menurut Barkah, akan adil jika Andi dan Mirwan juga mundur dari jabatan struktural partai kalau Anas dinonaktifkan. "Karena jika Anas diminta mundur sementara belum ada status hukum tetap, mereka yang juga disangkakan, seperti Andi tetap bertahan di kementerian, justru akan jadi blunder, bandung lautan api yang menghanguskan," ujarnya.
Terseretnya nama sejumlah petinggi Partai Demokrat dalam kasus hukum ini, kata Barkah, turut menyumbang melorotnya dukungan publik terhadap partai pemenang Pemilu 2009 itu.
