Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Demokrat Turun Tahta ke Posisi 3

Kompas.com - 05/02/2012, 14:23 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, dukungan masyarakat terhadap Partai Demokrat semakin turun sejak mencuatnya kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games yang menyeret sejumlah nama kader partai biru itu. Untuk pertama kalinya sejak 2009, partai pemenang Pemilu itu dikalahkan Partai Golkar dan PDI-Perjuangan dalam survei nasional.

Pada Juni 2011, Demokrat berada di posisi ke-2 setelah Partai Golkar sedangkan Februari 2012, partai biru itu merosot ke posisi ketiga, setelah Golkar dan PDI-P. "Pada Februari 2012, dukungan Partai Demokrat kini hanya 13,7 persen, dibawah PDI- Perjuangan (14,2 persen), dan Golkar (18,9 persen)," kata peneliti LSI, Barkah Pattimahu di Jakarta, Minggu (5/2/2012).

Survei LSI ini dilakukan 21 Januari 2011 hingga 2 Februari 2012 dengan melibatkan 1.200 responden dari 33 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah multi stage random sampling yang dilengkapi dengan focus grup discussion di 7 ibukota terbesar di provinsi dan analisa kualitatif lainnya. Adapun tujuh ibukota tersebut adalah Medan, Bandung, Jakarta, Tangerang, Surabaya, Semarang, dan Palembang.

"Margin of error plus minus 2,9 persen," kata Barkah.

Lebih jauh dia memaparkan, masyarakat yang mengetahui kasus dugaan suap wisma atlet ini semakin meluas. Pada Juni 2011 hanya 41 persen publik yang mengetahui kasus ini, namun Februari 2012 meningkat jadi 62,6 persen. Mayoritas publik, katanya, juga yakin kalau Nazaruddin tidak bergerak sendirian. Ada petinggi partai Demokrat lainnya yang terlibat kasus itu.

"Di bulan Juni 2011, sekitar 45,3 persen yang meyakini petinggi Demokrat lain berperan serta, kini 57,8 persen meyakini petinggi Demokrat terlibat," kata Barkah.

Hal lain yang menjadi faktor turunnya dukungan publik terhadap Partai Demokrat, katanya, turut merosotnya pamor Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tokoh sentral Partai Demokrat. Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Yudhoyono menurun di bawah 50 persen.

"Pada Januari 2011, kepuasan publik terhadap SBY 56,7 persen, menurun di Januari/Februari 2012 jadi 48,3 persen," ungkap Barkah.

Dengan kondisi seperti ini, kata Barkah, sulit bagi Partai Demokrat memperbaiki diri dalam dua tahun menjelang Pemilu 2014 ini. "Yang jadi persoalan, bagaimana selesaikan kasus ini, yang terlibat, tetapkan proses hukum tetap, konsolidasi yang baik, suara akan pulih, tapi itu tentu bukan hal yang mudah karena partai lain juga akan mengejar," ucapnya.

Kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games mencuat sejak 2011, saat Nazaruddin ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian, Kamis (3/2/2012), KPK menetapkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Angelina Sondakh sebagai tersangka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com