Jakarta, Kompas -
”Semua pihak harus dimintai pendapat dan diajak bicara. Itu akan lebih baik,” kata Pater Dr Neles Tebay Pr dari Gereja Katolik Keuskupan Jayapura di kantor Imparsial Jakarta, Kamis (2/2).
Hari Rabu (1/2), sejumlah pastor/pendeta dari Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua telah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menyampaikan pernyataan menyangkut penyelesaian masalah Papua.
Menurut Neles Tebay, sembilan unsur tersebut adalah warga masyarakat asli Papua, masyarakat Indonesia lainnya yang berasal dari luar Papua, kepala daerah mulai dari bupati dan gubernur, Kepolisian Negara RI, TNI, perusahaan multinasional ataupun domestik, pemerintah pusat, para gerilyawan, dan orang-orang Papua yang hidup di luar negeri.
”Orang asli Papua sebagai pemilik tanah perlu dimintai pendapat. Di Papua juga banyak pendatang, ada paguyuban Batak, Manado, Sunda. Mereka juga harus dimintai pendapat,” kata Neles Tebay.
Menurut Ketua Sinode Gereja Injili di Indonesia sekaligus Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua Pendeta Lipiyus Biniluk, STh, masalah Papua berbeda dengan masalah di Aceh ataupun di Jawa. ”Masalahnya unik jadi harus diselesaikan secara unik juga,” kata Biniluk.
Peneliti Imparsial, Poengky Indarti, kemarin mengatakan, penunjukan Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Mayjen Moh Erwin Syafitri sebagai Panglima Kodam XVII/Cenderawasih menunjukkan masih kentalnya operasi intelijen di Papua.
Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul membantah hal ini dengan mengatakan, mutasi ini adalah bagian dari tour of duty TNI. (EDN/lok/FER)