Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perkaranya Dicicil, Robert Tantular "Ngeluh" ke DPR

Kompas.com - 26/01/2012, 12:08 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Terpidana kasus Bank Century, Robert Tantular, mengeluhkan proses hukum yang tengah dia alami terkait kasus bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Pasalnya, Robert harus menghadapi berbagai kasus yang dicicil.

Robert mengatakan, saat ini dia telah, sedang, dan akan menghadapi total sembilan kasus Century. Keluhan itu disampaikan Robert ketika dimintai keterangan oleh Tim Pengawas Century di Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (26/1/2012).

"Saya dikenakan sembilan perkara dicicil-cicil. Saya sudah kena (penjara) 9 tahun. Sekarang masih ada sidang, masih ada yang mau di BAP (berita acara pemeriksaan). Ini sudah tiga tahun, Pak," kata Robert.

Robert juga mempertanyakan mengapa Timwas Century hanya memanggil dirinya dan tidak memanggil jajaran direksi Bank Century lainnya. Menurut dia, seakan-akan masalah Century hanya terletak pada dirinya.

"Century indentik dengan Robert Tantular, Robert Tantular. Pokoknya semua Robert Tantular," kata Robert didampingi tim pengacaranya yang dipimpin Denny Kailimang.

Denny mempertanyakan sikap aparat penegak hukum yang tidak menyatukan perkara kliennya. "Kok ini dicicil-cicil. Penyidikan kasus ini tidak ada, tapi dicari-cari. Kalau dicari-cari pasti ada. Ini apa sih maunya penegak hukum," kata Denny sebelum rapat.

Anggota Timwas, Chaeruman Harahap menilai apa yang dialami Robert telah melanggar azaz hukum. Seharusnya, kata dia, seluruh perkara digabungkan dalam satu persidangan. "Harus membuka seluruh kasus itu supaya utuh," kata mantan jaksa itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com