Jakarta, Kompas -
Demikian dikemukakan Wakil Presiden Boediono saat meluncurkan program utama pemerintah tahun 2012 bersama Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Selasa (24/1), di Kantor Wapres, Jakarta. Program yang diluncurkan meliputi Program Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi, Program Percepatan Pembangunan 2012, dan Kemitraan Pemerintahan yang Terbuka (Open Government Partnership). Hadir dalam peluncuran itu para sekretaris jenderal di kementerian, sekretaris menteri, dan
”Fungsi semacam UKP4 perlu ada di masing-masing kementerian/lembaga. Tidak harus membentuk struktur baru. Apakah (fungsi itu) dititipkan di unit struktural, saya serahkan pada masing-masing kementerian,” kata Boediono.
Keberadaan unit atau struktur di kementerian yang dapat memonitor kemajuan program strategis kementerian dari hari ke hari, mengevaluasi, hingga memberikan rekomendasi perbaikan kepada menteri, menurut Boediono, penting untuk memastikan keberlangsungan implementasi program. Unit ataupun struktur di kementerian yang diserahi tugas untuk menjalankan fungsi itu perlu diberi keleluasaan atau independensi agar obyektif dalam memberikan penilaian.
Meskipun sudah ada inspektorat jenderal (irjen) yang berfungsi pengawasan di kementerian, Wapres menilai, keberadaan
Kuntoro menambahkan, pelaksanaan fungsi seperti UKP4 kementerian itu tidak perlu berimplikasi pada pembengkakan anggaran kementerian karena tidak ada keharusan untuk membentuk unit atau struktur baru.