Inilah Putusan MK Soal Penghapusan "Outsourcing"! - Kompas.com

Inilah Putusan MK Soal Penghapusan "Outsourcing"!

Kompas.com - 21/01/2012, 22:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kostitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materil UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang diajukan Didik Suprijadi, pekerja dari Alinsi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML). Dalam putusannya MK menilai, pekerjaan yang memiliki obyek tetap tak bisa lagi dikerjakan lewat mekanisme kontrak atau outsourcing.

Nantinya, pekerja-pekerja seperti Didik Suprijadi, yang inti pekerjaannya membaca meteran listrik, tidak dibenarkan dipekerjakan secara outsourcing karena obyek kerjanya tetap. Sistem outsourcing atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan menggunakan jasa perusahaan penyedia tenaga kerja hanya bisa dilakukan untuk pekerjaan yang objeknya tak tetap. Oyjek tak tetap contohnya pekerjaan pembangunan. Berikut isi lengkap amar putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011 itu:

• Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

• Frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

• Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

• Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Karena putusan MK ini, maka dua pasal yang ada di UU nomor 13 tahun 2003 itupun berubah dengan dihilangkannya kalimat 'perjanjian kerja waktu tertentu' dan 'perjanjian kerja untuk waktu tertentu.

'Bunyi dua pasal itu menjadi: Pasal 65 ayat 7 Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 66 ayat 2 huruf b Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua berlah pihak.

Sebelum dihapuskan, dalam dua pasal itu terkandung kalimat perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Dua frasa itu yang bermakna outsourcing sebelumnya disandingkan dengan kalimat pekerjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Inti putusan MK ini artinya tak lagi memberi kesempatan pada sebuah perusahaan untuk memberikan pekerjaan yang sifat objeknya tetap meskipun itu bersifat penunjang seperti pengamanan, kurir dan lainnya. Alhasil, bank-bank yang saat ini banyak mempekerjakan teller atau costumer service menggunakan sistem outsourcing tidak dibenarkan lagi. (Prawira Maulana)


EditorLatief

Terkini Lainnya

KPK Periksa Made Oka Masagung yang Diduga Perantara Suap untuk Setya Novanto

KPK Periksa Made Oka Masagung yang Diduga Perantara Suap untuk Setya Novanto

Nasional
Ini Identitas 7 Korban Jatuhnya Cetakan Beton Proyek Tol Becakayu

Ini Identitas 7 Korban Jatuhnya Cetakan Beton Proyek Tol Becakayu

Megapolitan
YLKI Minta Pemerintah Bentuk Tim untuk Audit Proyek Infrastruktur

YLKI Minta Pemerintah Bentuk Tim untuk Audit Proyek Infrastruktur

Megapolitan
Jalan Mampang Arah Kuningan Digenangi Air, Lalu Lintas Tersendat

Jalan Mampang Arah Kuningan Digenangi Air, Lalu Lintas Tersendat

Megapolitan
Rambut George Washington Ditemukan Terselip di Buku

Rambut George Washington Ditemukan Terselip di Buku

Internasional
Hadiri Kegiatan Calon Bupati, Camat di Magelang Dapat Peringatan Keras

Hadiri Kegiatan Calon Bupati, Camat di Magelang Dapat Peringatan Keras

Regional
'Dikeroyok' 10 Partai, Calon Petahana Wali Kota Makassar Optimistis Menang

"Dikeroyok" 10 Partai, Calon Petahana Wali Kota Makassar Optimistis Menang

Regional
Makam Leluhur Diterjang Longsor, KNPI Protes Pengeboran Geotermal

Makam Leluhur Diterjang Longsor, KNPI Protes Pengeboran Geotermal

Regional
Jokowi Lantik 17 Duta Besar, dari Muliaman Hadad hingga Todung Mulya Lubis

Jokowi Lantik 17 Duta Besar, dari Muliaman Hadad hingga Todung Mulya Lubis

Nasional
Rusaknya Fasilitas GBK dan Pertimbangan Panitia Piala Presiden Tempuh Jalur Hukum

Rusaknya Fasilitas GBK dan Pertimbangan Panitia Piala Presiden Tempuh Jalur Hukum

Megapolitan
Protes Aturan Senjata, Para Pelajar Berbaring di Depan Gedung Putih

Protes Aturan Senjata, Para Pelajar Berbaring di Depan Gedung Putih

Internasional
Tewas di Dalam Sumur Gas, Tiga Warga Jeneponto Berhasil Dievakuasi

Tewas di Dalam Sumur Gas, Tiga Warga Jeneponto Berhasil Dievakuasi

Regional
Jalur Kereta Api Bogor-Sukabumi Sudah Bisa Dilalui Pasca-longsor

Jalur Kereta Api Bogor-Sukabumi Sudah Bisa Dilalui Pasca-longsor

Megapolitan
Polisi Periksa 2 Saksi Robohnya Dudukan pada Tiang Tol Becakayu

Polisi Periksa 2 Saksi Robohnya Dudukan pada Tiang Tol Becakayu

Megapolitan
Empat Poin Penting Keterangan Nazaruddin dalam Sidang Setya Novanto

Empat Poin Penting Keterangan Nazaruddin dalam Sidang Setya Novanto

Nasional

Close Ads X