Batalkan Pembelian Tank Leopard

Jakarta, Kompas - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Priyo Budi Santoso meminta pemerintah untuk membatalkan rencana pembelian tank Leopard bekas dari Belanda.

Menurut Priyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/1), rencana pembelian tank Leopard 2A6 bekas dari Belanda itu sebelumnya tidak dikomunikasikan kepada DPR. Apalagi, biaya pembelian direncanakan diambil dari dana utang atau bantuan luar negeri. Selain itu, kata Priyo, seharusnya pemerintah mengutamakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam negeri.

Penolakan parlemen Belanda terhadap rencana penjualan main battle tank (MBT) Leopard 2A6 pada Indonesia karena alasan tak ingin terlibat kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) juga dijadikan pertimbangan. ”Pernyataan tidak bersahabat dari parlemen Belanda yang mengaitkan pembelian tank dengan masalah HAM. Saya tidak terima,” katanya.

Komisi I DPR masih menyatakan keberatannya. Anggota Komisi I, Effendi Choiri, mengatakan, mayoritas fraksi di Komisi I juga menolak rencana pembelian tank Leopard. Para purnawirawan TNI di Komisi I berpendapat, tank Leopard tidak cocok untuk kondisi negara kepulauan seperti Indonesia. Tank Leopard juga dianggap tidak cocok untuk pertahanan di masa depan. ”Ke depan, tidak akan ada perang menggunakan tank-tank seperti itu,” ujarnya.

Namun, pengamat militer Andi Widjajanto mengatakan, perubahan dan dinamika lingkungan strategis membuat Indonesia membutuhkan divisi kavaleri berat, di antaranya tank besar.

”Kalau secara ilmu militer, pembelian main battle tank dengan 120 mm tepat dari segi waktu dan kebutuhan,” katanya. Indonesia memang belum memiliki taktik operasional tank lawan tank. Yang ada hanya perang darat dengan menggunakan infanteri, sedangkan kavaleri menjadi penunjang. ”Ini tidak masalah karena selama ini belum ada indikasi perkembangan main battle tank,” kata Andi.

Masalahnya, ada perkembangan lingkungan strategis yang melibatkan tank-tank besar. Pertama, Malaysia dan Singapura sudah memiliki MBT, masing-masing T-70 dan Leopard. Lepas daripada beratnya, kedua MBT ini telah memiliki meriam dengan ukuran 120 mm. Kedua, kehadiran marinir AS di Darwin dilengkapi dengan MBT.

Namun, Wakil Ketua Komisi I Tb Hasanuddin menyatakan, argumen Malaysia dan Singapura memiliki MBT tidak bisa menjadi alasan. Pasalnya, Indonesia memiliki perbedaan doktrin dan strategi perang. (NTA/EDN)