Rekomendasi Pencari Fakta Belum Sentuh Akar Masalah

Bandar Lampung, Kompas - Warga Mesuji, Lampung, yang menjadi korban serangkaian konflik agraria kecewa dengan rekomendasi akhir Tim Gabungan Pencari Fakta yang dianggap belum menyentuh akar persoalan, yaitu sengketa soal tanah. Konflik ini berisiko terus berlanjut.

”Rekomendasi akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) tak sesuai yang diinginkan. Konflik tidak akan berakhir sebelum hak agraria kami dipenuhi. Kalau soal kasus HAM, dan sebagainya, itu sudah jelas. Hal yang terpenting, soal tanah, malah tidak disinggung,” ungkap Azar Etikana (43), warga Sritanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji, yang dihubungi pada Selasa (17/1).

Padahal, ungkap Azar, ribuan warga Sritanjung sebelumnya berharap TGPF menghasilkan rekomendasi yang tegas dan menukik ke akar sengketa lahan. Warga berharap 17.769 hektar tanah ulayat warga yang kini dikuasai PT Barat Selatan Makmur Investindo bisa dikembalikan.

Sejak 17 tahun lalu, warga berjuang dan mengadu ke banyak pihak, termasuk Komnas HAM, 1996. Namun, upaya itu tak kunjung mengembalikan hak warga yang terenggut. ”Padahal duduk perkara, data-data, dan surat-surat pentingnya sudah kami sampaikan semua ke TGPF. Hasilnya kok seperti ini,” katanya.

Sementara itu, warga adat Megou Pak yang mendiami kawasan Register 45, Mesuji, di Tugu Roda mendesak pengukuran ulang atas hak guna usaha PT Silva Inhutani Lampung. ”Segera ukur ulang dan kembalikan tanah adat warga yang telah dicaplok PT Silva,” ujar Yusuf Andi, salah seorang perwakilan warga.

Ia mengatakan, pada 1997 luas HGU di PT Silva membengkak, dari sebelumnya 33.250 ha menjadi 43.100 ha. Perluasan lahan ini dianggap mencaplok tanah- tanah warga atau ulayat.

Terkait hal ini, Ketua Lembaga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Wilayah Lampung Isnan Subkhi mengusulkan perlunya dibentuk tim khusus penyelesaian konflik agraria di Lam pung. (JON)