Djan Faridz: 2014, Banten Bebas Rumah Kumuh

BANTEN, KOMPAS.com - Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menargetkan, dalam dua tahun ke depan atau 2014, Provinsi Banten bebas dari rumah kumuh. Niatan baik itu perlu didukung pemerintah daerah tersebut.

"Target kawasan bebas rumah kumuh sangat mudah terwujud. Apalagi, delapan kota/kabupaten di Provinsi Banten terdapat sejumlah pengembang yang dapat membantu dalam rangka pembangunan," kata Djan Faridz di Tangerang, Kamis (12/1/2012) lalu.

Seperti halnya di wilayah Serpong, kata dia, yang terdapat beberapa pengembang perumahan seperti Sinar Mas dan telah melakukan beberapa pembangunan. Bahkan, bila di suatu wilayah terdapat seribu rumah kumuh, maka pemda dapat mengalokasikan dana sebesar Rp 5 miliar dengan estimasi setiap rumahnya Rp 5 juta. Dengan begitu, maka penanganan terhadap rumah kumuh dapat teratasi dalam kurun waktu dua tahun, dan pengalokasian anggaran Rp 5 miliar oleh pemda, tidaklah terlalu besar, kalau memang ada kesungguhan.

Selain itu, dalam pembangunan tersebut pun, pemda dapat menggandeng pihak ketiga dan dukungan dari pemerintah pusat. Jika sinergitas ini dijalankan, rasanya tidak sulit mengeluarkan Banten dari masalah rumah kumuh.

Menpera juga menjelaskan, pihaknya sudah memprogramkan pembangunan 100.000 rumah dengan kredit bunga rendah, yakni 5 persen, yang pelaksanaannya dimulai 2012. Ia mengatakan, pembangunan akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan asumsi pembagian dilakukan secara merata dan untuk besaran bunga lima persen dalam tahap negosiasi dengan pihak terkait. Nantinya, selain mendapatkan kredit bunga rendah, masyarakat pun dapat menyicil pembelian selama 15 tahun.

"Program ini ditargetkan berjalan pada tahun ini di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat membantu warga mendapatkan tempat kehidupan yang layak," katanya.

Oleh karena itu, Kemenpera mengajak pengembang swasta untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut. Tidak hanya membangun rumah yang biayanya sangat tinggi dan dapat memberatkan masyarakat. Apalagi, pertumbuhan masyarakat di setiap daerah sangat tinggi.

"Seperti di Banten khususnya Serpong, semua masyarakat ingin menetap disini. Maka, jangan sampai kesulitan mendapatkan fasilitas," katanya.

Wakil Gubernur Banten, Rano Karno menuturkan, ada beberapa permasalahan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Banten di antaranya tingginya permintaan rumah dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk di Banten.

"Menurut sensus penduduk tahun 2010 penduduk Banten 10,6 juta jiwa dengan peningkatan 2,8 persen, meningkatnya jumlah penduduk ini menyebabkan Banten tingginya kebutuhan rumah layak huni di propinsi Banten agar masyarakat dapat hidup di permukiman layak, sehat dan berkualitas," katanya.

Permasalahan lain, kata dia, rendahnya penyediaan rumah layak huni baik oleh pengembang maupun pemerintah, tingginya harga lahan dan bahan bangunan serta masih banyaknya masyarakat miskin yang tinggal di rumah kumuh Pemerintah Provinsi Banten, kata dia, terus berupaya meningkatkan penyediaan rumah layak huni, di antaranya melalui pembangunan kawasan strategis dan kawasan usaha tumbuh, peningkatan rumah secara swadaya, pembangunan rumah susun milik dan rumah susun sewa atau rusunawa. (Sambas)