Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setjen DPR Perburuk Citra Anggota DPR

Kompas.com - 11/01/2012, 11:49 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah-langkah yang diambil pihak Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembangunan Kompleks DPR selama ini dinilai sangat merugikan citra anggota wakil rakyat. Pasalnya, publik selama ini mengkritik anggota DPR terkait berbagai pembangunan dengan dana besar.

"Itu sangat merugikan (DPR)," kata Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Tjahjo Kumolo, di Kompleks DPR, Rabu (11/1/2012).

Seperti diketahui, DPR terus disorot publik terkait berbagai pembangunan dengan dana yang relatif besar. Sebutlah misalnya, kritik pedas publik terkait rencana pembangunan gedung baru dengan biaya triliunan rupiah. Belakangan, DPR kembali dihujani kritik lantaran rencana renovasi toilet di Gedung Nusantara I dengan alokasi dana mencapai Rp 2 miliar. Terakhir, DPR dikritik perihal pembangunan ruang rapat Badan Anggaran atau Banggar yang mencapai Rp 20,3 miliar.

Tjahjo mengatakan, Setjen DPR selama ini tidak merencanakan pembangunan DPR dengan baik. Selain itu, kata dia, banyak anggota DPR yang tidak menerima laporan dari Setjen ihwal apa saja yang telah dikerjakan. Dia mengaku, bahwa anggota DPR tidak terlibat dalam pembangunan seperti penetapan alokasi dana.

"Soal membangun gedung baru, meremajakan parkir, merenovasi toilet, itu bukan kewenangan DPR," katanya.

Untuk itu, lanjut anggota Komisi I itu, Badan Urusan Rumah Tangga DPR harus lebih ketat menyeleksi rencana pembangunan yang diajukan Setjen. Jika tidak perlu, BURT harus menolak.

Sementara itu, tak seperti biasanya, Ketua DPR Marzuki Alie hari ini tak mau mengomentari pembangunan di DPR, terutama soal ruang rapat Banggar baru. Alasannya, hal itu adalah kewenangan Setjen.

"Setjen yang harus menjelaskan. Kita enggak ngerti apa-apa," kata Marzuki, sambil terus berjalan ke ruang kerjanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Nasional
    Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

    Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

    Nasional
    Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

    Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

    Nasional
    Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

    Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

    Nasional
    Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

    Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

    Nasional
    Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

    Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

    Nasional
    Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

    Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

    Nasional
    KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

    KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

    Nasional
    17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

    17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

    Nasional
    Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

    Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

    Nasional
    PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

    PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com