Acos Melobi Kemennakertrans hingga Banggar

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mendapat alokasi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) senilai Rp 500 merupakan usulan Iskandar Pasojo (Acos). Orang dekat pimpinan Badan Anggaran, Tamsil Linrung itu melobi Badan Anggaran DPR dan pihak Kementerian agar program usulannya tersebut disetujui dan mendapat alokasi dana PPID.

Hal itu diungkap Acos saat bersaksi untuk terdakwa kasus dugaan suap PPID Transmigrasi, Dadong Irbarelawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (9/1/2012) malam. "Saya sangat concernterhadap proyek transmigrasi yang saya pandang sudah dilupakan pemerintah. Saya harap dengan proyek ini saya dapat pekerjaan," katanya.

Acos bukanlah pejabat Kemennakertrans maupun anggota dewan. Namun dia mampu melobi hingga akhirnya program ini disetujui. Semula dia meyakinkan rekannya di Banggar, Tamsil Linrung. Penolakan demi penolakan dihadapi Acos sampai akhirnya Tamsil menjawab permintaannya. "Akhirnya dia beri jawaban bahwa ini enggak bisa karena dana reguler Kemennakertrans tidak bisa cover dana ini," ujarnya.

Menurut Tamsil, kata Acos, meskipun tidak masuk dalam dana reguler, program ini akan jadi jika diusulkan Kemennakertrans. Kemudian, Acos yang mengaku pengusaha kecil itu berupaya melobi pihak Kemennakertrans. Dia mengingat-ingat, siapa orang dekat menteri yang dapat diminta bantuannya. Terlintaslah nama Ali Mudhori. "Akhirnya saya ketemu Ali Mudhori" ujar Acos.

Dalam pertemuan itu, Acos mengaku menanyakan ke Ali apakah program KTM yang diusulkannya ini dapat diajukan melalui Kemennakertrans. "Apakah bisa Ali komunikasikan dengan menteri, dia jawab bisa," tuturnya.

Namun, lanjutnya, alih-alih menghubungi menteri, Ali Mudhori menghubungi Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (PM2KT), Djoko Sidik Pramono untuk membicarakan program usulan Acos ini. Acos juga memfasilitasi pertemuan antara Djoko dengan Tamsil di Hotel Crowne, Jakarta.

Berdasarkan keterangan Tamsil beberapa waktu lalu, dalam pertemuan tersebut, Djoko memaparkan program KTM yang diusulkan ini. Tidak berhenti sampai di situ, Acos juga mengusulkan program ini ke Direktorat Jenderal Pengembangan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT).

Bersama Ali Mudhori, Acos menghubungi Sekretaris Ditjen P2KT, I Nyoman Suisnaya. Dia meyakinkan Nyoman bahwa program ini akan mendapat respon positif dari Banggar. Nyoman yang juga menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap PPID ini pernah mengatakan bahwa Acos dan Sindu Malik mengaku sebagai konsultan Banggar saat berkenalan dengannya.

Menurut Acos, dia sebenarnya berharap dapat bagian mengerjakan proyek ini. Dia mengaku ingin mengerjakan proyek di kabupaten di Papua. Namun, katanya, ada pihak lain yang juga menginginkan proyek di Papua itu, yakni Dharnawati, yang meminjam bendera PT Alam Jaya Papua.

Dalam kasus ini, Dharnawati mengaku diminta fee 10 persen dari nilai proyek di empat kabupaten di papua senilai Rp 73 miliar. Saat baru menyerahkan Rp 1,5 miliar ke Kemennakertrans, Dharnawati, Nyoman, dan Dadong tertangkap. Menurut Nyoman, fee tersebut diusulkan oleh Sindu Malik dan Acos. Kedua orang itu, kata Nyoman, berhasil mengumpulkan Rp 22 miliar dari perusahaan-perusahaan lain di luar Dharnawati.