KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESKepala Polri Jenderal Polisi Timur Pradopo (kanan) bersama Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim (kiri) berikan keterangan pers setelah melakukan pertemuan di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (6/1/2012). Komnas HAM datang untuk membicarakan adanya dugaan pelanggaran HAM pada kerusuhan di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, 24 Desember 2011 lalu.
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Benny K Harman menilai tidak ada alasan untuk mengganti Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Menurut Benny, Timur masih layak memimpin Polri.
"Tidak ada alasan untuk meminta Pak Timur mengundurkan diri," kata Benny di kompleks Gedung DPR, Senin (9/1/2012). Pernyataan itu disampaikannya menanggapi desakan berbagai pihak, termasuk anggota DPR, agar Presiden mengganti Kapolri. Timur dinilai gagal selama memimpin Polri, apalagi dengan melihat rentetan bentrokan atau kerusuhan di berbagai daerah.
Menurut Benny, bentrokan di Mesuji, Sumatera Selatan, maupun di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, merupakan konflik lama yang baru mencuat. Politisi Partai Demokrat itu meminta agar kepolisian meningkatkan kinerja di 2012.
"Kapolri harus melakukan reformasi sebab masih banyak anggota yang menggunakan pendekatan lama dalam bertugas. Masih banyak anggota Polri yang melindungi pelaku penebang hutan, pencurian ikan," kata Benny. Benny meminta kepada lembaga penegak hukum untuk bekerja berdasarkan hukum tanpa pandang bulu, bukan berdasarkan persepsi publik.
