Kontras: Polisi Tembak Warga Bima yang Pingsan

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Kontras Hariz Azhar mengatakan, berdasarkan hasil investigasi Kontras bersama pihak lain disimpulkan bahwa kepolisian melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat ketika pembubaran paksa aksi unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Nusa Tenggara Barat.

Hal itu dikatakan Hariz kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis ( 5/1/2012 ), saat diterima enam anggota Komisi III di Gedung DPR, Jakarta.

Hariz mengatakan, pihaknya melakukan investigasi bersama komunitas lokal sejak 27 Desember 2011. Fokus kerja Kontras mencari kronologi sebelum peristiwa pada 24 Desember pagi hingga penembakan. Ia menjelaskan, sebelum 500-700 polisi yang dikerahkan melakukan tindakan represif, tidak ada warga di Pelabuhan Sape yang membahayakan kepolisian. Namun, kata dia, kepolisian tetap membubarkan paksa dengan melakukan penembakan.

Berdasarkan kesaksian para warga, lanjutnya, penembakan dilakukan dari jarak dekat antara 10-15 meter.

"Bahkan, ada kesaksian seorang ibu ditembak dari jarak tiga meter. Banyak saksi mengatakan melihat sniper di rumah warga dekat pelabuhan," papar dia.

Hariz memaparkan, saat peristiwa, para warga dipukuli oleh berbagai satuan polisi termasuk intel ketika ditangkap. Data terakhir, ada 83 korban dari warga. Di antaranya adalah warga yang ditahan polisi. Sebagian dari mereka tertembak peluru karet, timah, dan peluru tajam.

Lantaran ditembak dari jarak dekat, ucap Hariz, ada pula peluru yang menembus tubuh warga. "Ada beberapa anak muda ditangkap, baru ditembak. Hasanudin misalnya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia ditarik, diseret, lalu dipopor (senjata api), pingsan. Begitu sampai rumah sakit, dia melihat pahanya tertembak," ucapnya.

Selain itu, lanjut Hariz, banyak harta warga seperti motor dan ponsel yang dirusak dan hilang. Setidaknya ada 20 motor warga yang rusak.