Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2011, Banyak Anggota DPR yang Masih Malas

Kompas.com - 29/12/2011, 15:03 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, pada tahun 2011 masih banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang malas. Koordinator Formappi Sebastian Salang mengatakan, hal itu dapat dilihat dari tingkat kehadiran anggota Dewan yang rata-rata masih dibawah 50 persen.

"Dan hal ini menunjukkan bahwa pada 2011, kinerja DPR masih mengecewakan. Mereka tidak memberikan optimisme kepada masyarakat dari kinerjanya, dari perilaku, dan cara pandang mereka terhadap persoalan bangsa maupun masyarakat," ujar Sebastian,  di Jakarta, Kamis (29/12/2011).

Menurut Sebastian, tingkat kemalasan anggota DPR tersebut turut memengaruhi kualitas dan jumlah produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Dari total 93 UU yang ditargetkan, hanya 21 UU yang berhasil diselesaikan DPR sepanjang 2011 ini.

"Itu artinya, cuma 14 persen dari UU yang ditargetkan. Belum lagi, dari sisi kualitas produk, banyak sekali UU yang mereka buat kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dan bagi mereka, hal itu sesuatu yang biasa saja. Padahal, menurut kita ini cermin dari kualitas mereka," kata Sebastian.

Persoalan lainnya, ia menambahkan, produk legislasi yang dihasilkan DPR sangat berbeda dengan prioritas rencana strategis pemerintah dalam perencanaan pembangunan satu tahunan. Menurut Sebastian, hal itu menunjukan bahwa prioritas pemerintah dengan regulasi di DPR itu sama sekali tidak saling mendukung. Belum lagi, kata Sebastian, perilaku korup yang selama 2011 melekat pada sejumlah anggota DPR. Banyaknya anggota Badan anggaran DPR yang diperiksa oleh KPK, bahkan ada yang ditetapkan sebagai tersangka, dinilai sebagai cerminan buruk DPR pada 2011 ini.

"Maka dari itu tantangannya 2012 nanti, DPR harus bisa membenahi kelemahannya. Kinerja harus diperbaiki, kualitas produk harus diperbaiki, kemalasan yang mereka tunjukan di 2010 dan 2011 harus diubah. Lalu, praktik korupsi permainan Badan Anggaran itu harus distop dan tingkat kedispilinan harus ditingkatkan. Karena kalau tidak, ini akan menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Nasional
    CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

    CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

    Nasional
    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    Nasional
    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Nasional
    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Nasional
    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Nasional
    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Nasional
    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Nasional
    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Nasional
    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    Nasional
    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Nasional
    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Nasional
    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Nasional
    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com