Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berdemokrasi dengan Perut Kosong

Kompas.com - 28/12/2011, 10:19 WIB

KOMPAS.com - Belakangan ini, Kalimantan Timur dihebohkan dengan pembantaian orangutan di Desa Puan Cepak, Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Satwa dilindungi nan lucu itu diburu dan dibunuh karena dianggap sebagai hama perkebunan sawit. Harry Susilo, Lukas AP, dan Prasetyo EP

Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. PT KAM, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Desa Puan Cepak, diduga terlibat dalam kasus pembantaian yang terjadi pada tahun 2008-2010. Polisi menyebut perusahaan memberikan imbalan Rp 1 juta kepada oknum yang membunuh tiap orangutan.

Keberadaan orangutan, monyet, dan satwa hutan lain terancam akibat pembukaan hutan besar-besaran, baik untuk diambil kayunya maupun beralih fungsi menjadi tambang batubara dan perkebunan sawit. Kehidupan satwa-satwa itu tidak lagi aman.

Pembantaian orangutan ini hanyalah fenomena puncak gunung es dari kegagapan Kaltim mengelola sumber daya alam. Parahnya, tak hanya keberadaan monyet dan orangutan yang terancam karena habitatnya dihabisi, hidup manusia di Kaltim pun terancam.

Warga Kaltim tidak lantas sejahtera dengan eksploitasi sumber daya alam yang masif itu. Ketika merasa saluran demokrasi lain tersumbat, warga menumpahkan kekecewaan mereka dengan berunjuk rasa, dengan damai.

Jumat (23/12) lalu, sekitar 30 orang perwakilan tujuh kampung yang terkena dampak perkebunan sawit dan tambang batubara menggelar unjuk rasa di depan Lamin Etam, rumah dinas Gubernur Kaltim di Samarinda. Mereka perwakilan warga dari Kampung Makroman dan Gunung Kapur (Kota Samarinda), Kertabuana dan Berambai (Kutai Kartanegara), Muara Tae dan Lemponah (Kutai Barat), serta Gersik dan Jennebora (Penajam Paser Utara).

Namun, selama dua jam menggelar aksi, mereka tidak ditemui Gubernur ataupun pejabat Pemerintah Provinsi Kaltim karena saat itu di Lamin Etam berlangsung rapat kerja penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran APBN. Masrani, Kepala Kampung Muara Tae, mengaku kecewa tidak ada pejabat yang mau menerima mereka.

Warga Muara Tae, menurut Masrani, terkena dampak masuknya perusahaan sawit dan tambang batubara. ”Perusahaan sawit ini tak pernah berkoordinasi dengan kami. Mereka menggusur lahan di Muara Tae, awalnya 2 hektar di wilayah adat kampung, di RT 1 Muara Tae, Oktober lalu. Namun, sekarang perusahaan itu hendak membuka lagi 200 hektar,” ujarnya.

Selain sawit, tambang batubara yang merambah Muara Tae sejak 1997 makin membuat warga susah. Diperkirakan 4.500 hektar lahan sudah ditambang. Sekarang warga menghadapi krisis air bersih karena sungai di kampung tercemar.

Batubara juga membuat warga kehilangan mata pencarian. Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Sumber Rejeki di RT 10 Lempake, Kota Samarinda, pernah mengalami pahitnya dampak tambang. Banjir lumpur terjadi akibat bendungan tambang di kampung mereka jebol, 4 November 2008, dan mencemari ratusan kolam lele mereka.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com