Peringatan Komnas HAM Tak Didengar

MATARAM, KOMPAS.com -  Jauh sebelum kasus kekerasan di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat,  pada Sabtu (24/12/2011), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah mengingatkan, lewat rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bima, dan jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

"Pada bulan September 2011, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke bupati supaya kegiatan eksplorasi tambang dihentikan sementara. Rekomendasi juga diberikan kepada Kapolda NTB, agar melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh muda guna menghindari konflik horizontal. Tapi rupanya rekomendasi kami tidak didengar," kata anggota Komnas HAM, Ridha Saleh, Selasa (27/12/2011), ketika meninjau Desa Sumi, di Kecamatan Lambu, Bima.

Ridha bersama Kepala Bagian Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Sriyana,  turun ke Sape untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan fakta terkait pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

Sebelumnya warga Sumi telah meminta izin eksplorasi tambang PT Sumber Mineral Nusantara dicabut, tapi ternyata tak juga diindahkan Pemkab Bima. Mereka akhirnya memblokade Pelabuhan Sape 19-23 Desember 2011. Aparat kepolisian lalu membubarkan massa secara paksa . Kejadian tersebut justru berakibat fatal, 3 warga Sumi tewas, dan belasan orang lainnya luka-luka.

"Kami juga akan mengeluarkan surat untuk kapolri, jangan lagi ada warga yang diintimidasi, karena semua warga negara Indonesia harus mendapat pelindungan keamanan, sesuai dengan amanat undang-undang," kata Ridha.