Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Bantah 'Bekingi' Perusahaan Sawit

Kompas.com - 16/12/2011, 15:13 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA,KOMPAS.com - Kepala Polisi RI Jenderal Timur Pradopo mengungkapkan keberadaan anggota kepolisian dalam peristiwa Mesuji baik di Sumatera Selatan maupun Lampung karena kepolisian bermaksud melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi konflik yang meluas.

Ia membantah ada keberpihakan kepolisian terhadap perusahaan pemilik perkebunan sawit di dua daerah tersebut. "Keberadaan polisi di dalam satu lokasi itu pasti ada hal-hal yang harus dilakukan seperti langkah-langkah preventif oleh kepolisian. Jadi tidak ada yang namanya kita berpihak kepada salah satu pihak," ujar Timur di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (16/12/2011).

"Justru di situ, kalau ada permasalahan di masyarakat, polisi bisa mencegah untuk tidak terjadi pelanggaran hukum," sambungnya.

Timur mengungkapkan, jika masyarakat merasa ada yang dirugikan dengan keberadaan polisi yang melakukan tindakan sewenang-wenang, pihaknya tak akan segan-segan memberikan sanksi disiplin pada anggota yang bersalah. "Kalau memang dalam hal ini polisi yang melakukan langkah-langkah pencegahan tadi melakukan pelanggaran hukum, ya kita proses secara hukum. Begitu juga kalau masyarakat melanggar, ya diproses juga," tegasnya.

Kepolisian, kata Kapolri, akan melakukan evaluasi terkait pengamanan di perkebunan kelapa sawit, jika memang ada anggota yang melakukan tindakan melanggar hukum. "Evaluasi kita lakukan terus menerus. Apalagi dalam hal pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dari sisi preventif. Sekali lagi kita netral. Kita jamin kalau ada anggota kita yang seperti itu, ya kita proses dan kita luruskan," kata Kapolri.

Seperti yang diberitakan, warga Lampung yang mengadukan peristiwa di Kabupaten Mesuji ke Komisi III DPR RI, membawa potongan beberapa video di mana terdapat gambar pria bersenjata laras panjang yang diduga oknum kepolisian yang dikabarkan turut andil dalam peristiwa pembantaian dan pembunuhan di dua wilayah yaitu di Sumsel dan Lampung.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh kepolisian. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar menyebutkan peristiwa pembantaian di video itu adalah bentrokan yang terjadi antara petugas keamanan perkebunan dan warga kampung.

Ia menyatakan, kepolisian mendatangi tempat bentrokan itu untuk melakukan pengamanan dan mencegah meluasnya konflik bukan untuk melibatkan diri dalam aksi kekerasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Nasional
    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

    Nasional
    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Nasional
    Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

    Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

    Nasional
    Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

    Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

    Nasional
    PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

    PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

    Nasional
    Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

    Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

    Nasional
    Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

    Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

    Nasional
    TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

    TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

    Nasional
    KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

    KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

    Nasional
    'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

    "Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

    Nasional
    Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

    Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

    Nasional
    Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

    Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

    Nasional
    PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

    PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

    Nasional
    Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

    Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com