Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekening Gendut PNS, Tamparan buat Pemerintah

Kompas.com - 09/12/2011, 12:07 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai munculnya kasus pegawai negeri sipil berusia muda dengan rekening miliaran rupiah yang diduga dari hasil korupsi merupakan tamparan bagi pemerintah. Rekening miliaran rupiah PNS tersebut mencerminkan bobroknya birokrasi dalam pemerintahaan saat ini.

"Ini (rekening miliaran rupiah PNS muda) adalah bentuk tamparan bagi pemerintah kita, karena menunjukan sistem birokrasi di Indonesia ini amat buruk," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Ade Irawan kepada Kompas.com, Jumat (9/12/2011), di Jakarta.

Ia mengungkapkan, persoalan rekening gendut itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, karena selama ini birokrasi selalu diidentikan dengan korupsi. Dari hasil riset ICW, kata Ade, birokrasi hanya dijadikan mesin untuk melegalkan praktik-praktik korupsi.

"Kita lihat saja dalam kasus Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Wisma Atlet, deal-deal praktik korupsi pasti bermula dari unsur birokrasi bawah dulu baru ke tingkat atasnya. Dan ini mungkin saja berlaku pada PNS muda yang memiliki rekening gendut ini," kata Ade.

Ditambahkan, kasus tersebut juga menunjukan bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah tidak berjalan dengan baik. Ia menilai, reformasi tersebut selama ini hanya berkutat pada masalah-masalah teknis dan belum belum menyentuh kepada masalah subtansial tersebut.

"Karena pemerintah hanya menyentuh kulit luar saja, misalnya bangunan organisasinya, tata kelola pengawai atau kesejahteraan pegawai. Dalam hal rekrutmen misalnya. Ketika PNS muda ini korup berarti ada problem di rekrutmen. Dan selama ini kan proses rekrutmen dalam birokrasi itu sangat buruk, apalagi di daerah-daerah, sangat rentan terjadi praktik-praktik korupsi," kata Ade.

Seperti diberitakan, sebulan terakhir sedikitnya 10 PNS berusia muda terlacak memiliki dana di rekening mereka melebihi pendapatan resmi. Bahkan, ada dua PNS golongan IIIB yang diduga menilap uang negara miliaran rupiah dari proyek fiktif. Keduanya mentransfer uang ke rekening istri. Istri mereka aktif mencuci uang yang diduga hasil korupsi itu dengan membeli valuta asing, emas, dan asuransi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Halalbihalal Merawat Negeri

    Halalbihalal Merawat Negeri

    Nasional
    Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

    Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

    Nasional
    Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

    Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

    Nasional
    Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

    Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

    Nasional
    Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

    Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

    Nasional
    Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

    Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

    Nasional
    Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

    Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

    Nasional
    Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

    Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

    Nasional
    Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

    Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

    Nasional
    2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

    2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

    Nasional
    Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

    Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

    [POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

    Nasional
    Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

    Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

    Nasional
    Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

    Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com