Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aksi Bakar Diri Cermin Ketidakpuasan Rakyat

Kompas.com - 08/12/2011, 22:11 WIB
Ferry Santoso

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis prodemokrasi menilai, aksi bakar diri di depan Istana Negara merupakan ekspresi keyakinan dan kemarahan pelaku terhadap pemerintah. Aksi itu juga merupakan simbol atau cermin ketidakpuasan dan kemarahan rakyat terhadap kebijakan pemerintah di segala bidang.

"Pemerintah seharusnya malu dengan kejadian aksi bakar diri itu karena menunjukkan institusi-institusi pemerintah tidak berjalan untuk menyelesaikan persoalan rakyat dengan adil dan benar," kata pendiri Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera), Adian Napitupulu, di Jakarta, Kamis (8/12/2011).

Ada banyak contoh kasus yang menunjukkan ketidakpuasan rakyat, misalnya kasus buruh di Batam atau kasus Freeport, dan berbagai persoalan bangsa yang lain.

Menurut Adian, dengan aksi itu, pelaku tidak memiliki harapan terhadap figur atau institusi pemerintah yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Aksi itu dapat memancing proses radikalisasi gerakan demokrasi yang lebih cepat.

Aktivis Petisi 28, Ricky Tamba, menambahkan, gerakan prodemokrasi saat ini juga lemah karena tidak mampu mendorong perlawanan rakyat, termasuk gerakan oposisi, terhadap pemerintah. Gerakan prodemokrasi seharusnya mampu memberi pemaknaan dan mendorong gerakan perlawanan rakyat.

Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lamen Hendra menambahkan, tragedi bakar diri yang dilakukan seorang pria di depan Istana merupakan bentuk frustrasi yang akut terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah dinilai tidak bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi rakyat Indonesia.

Sebaliknya, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dinilai berhasil menciptakan sejarah yang pahit bagi Indonesia karena di bawah kepemimpinan mereka, rakyat seperti sengaja di marjinalkan, dimiskinkan, bahkan terkesan dibiarkan untuk mati.

"Fenomena bakar diri itulah buktinya. Bagi kami, mahasiswa, ini adalah metode perjuangan gaya baru di Indonesia," kata Lamen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com