Geledah Kantor Wali Kota Semarang, KPK Sita CCTV

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Kantor Wali Kota Semarang, Jumat (25/11/2011), terkait penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan Sekretaris Kota Semarang Ahmad Zainuri serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Semarang, Sumartono (Fraksi Partai Demokrat), dan Agung PS (Fraksi Partai Amanat Nasional).

"Sedang berlangsung penggeledahan di beberapa ruang Kantor Wali Kota Semarang," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat.

Namun, Johan tidak merinci ruangan-ruangan yang didatangi penyidik KPK. Berdasarkan laporan dari Semarang, penyidik KPK turut menyisir ruangan Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Semarang.

Johan mengatakan, dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita sebuah rekaman CCTV. Selain itu, penyidik menemukan uang Rp 500 juta di Kantor Sekretaris Kota. Namun, asal-usul uang tersebut belum diketahui.

Hingga kini, Johan belum dapat memastikan apakah uang di kantor sekot itu terkait kasus dugaan suap yang menjerat Ahmad dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Semarang, Sumartono (Fraksi Partai Demokrat) serta Agung PS (Fraksi Partai Amanat Nasional) atau tidak. Oleh karena itu, KPK belum menyita duit tersebut.

Adapun Sekretaris Kota Semarang Ahmad Zainuri serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Semarang, Sumartono (Fraksi Partai Demokrat) dan Agung PS (Fraksi Partai Amanat Nasional), ditetapkan sebagai tersangka sehari setelah ketiganya tertangkap tangan pada Kamis (24/11/2011) di kantor DPRD Semarang.

Ketiganya diduga terlibat suap yang berkaitan dengan pembahasan usulan peningkatan tunjangan penghasilan karyawan di lingkungan Pemkot Semarang dan memuluskan penyetujuan APBD 2012 senilai Rp 2,3 triliun yang diajukan pemkot.

Dalam penangkapan, KPK menyita 21 amplop berisi uang yang nilai totalnya mencapai Rp 40 juta. Amplop-amplop itu ditemukan di mobil anggota DPRD dan di kantor DPRD. Atas penemuan 21 amplop tersebut, KPK menelusuri dugaan keterlibatan anggota DPRD lain.