Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Tolak Disebut Kecolongan Soal Dana Freeport

Kompas.com - 11/11/2011, 17:28 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution membantah bahwa Markas Besar Polri kecolongan karena baru mengetahui bahwa anggota polisi dari Polda Papua menerima dana dari PT Freeport Indonesia. Menurutnya, pemberian dana sukarela Rp 1.250.000 dari PT Freeport itu dilakukan di daerah dan diterima oleh anggota secara langsung.

Oleh karena itu, Mabes Polri tak selalu harus ikut campur dalam hal tersebut. Apalagi, dana tersebut untuk tunjangan bagi anggota polisi yang membantu pengamanan PT Freeport sebagai objek vital negara.

"Ini kan pelaksanaan di daerah. Mabes Polri enggak campur tangan langsung ke daerah. Itu diterima langsung oleh anggota di lapangan," jelas Saud di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (11/11/2011).

Ketika ditanya pertanggungjawaban polisi terhadap Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai penerimaan dana itu, kata Saud, pihaknya harus memastikan terlebih dahulu dari tim audit internal apakah uang tersebut termasuk dana hibah. Pasalnya, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan aturan terkait dana hibah dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

Aturan ini menjelaskan bahwa lembaga atau kementerian yang mendapatkan hibah harus melaporkan dan kemudian dimasukan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Termasuk kepolisian yang juga harus memberikan laporan dana itu juga dianggap sebagai hibah.

"Kita akan lihat apakah ini namanya hibah atau bukan. Kalau hibah kan harus dilaporkan ke Kemenkeu. Administrasi laporannya itu ke Kemenkeu, walaupun yang memegangnya itu adalah satuan dari yang menerima uang itu," jelasnya.

Kembali ia menegaskan, kepolisian siap mempertanggungjawabkan jika ada kelalaian dalam prosedur dan membenahi sistem di institusi Polri jika terdapat kesalahan.

"Tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan tim internal kita yang akan memutuskan. Nanti mereka akan merumuskan yang terbaik supaya betul-betul akuntabilitas bisa dijamin. Kalau misalnya ada yang kurang pas nanti akan disesuaikan lagi," tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Nasional
Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Nasional
Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com