Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Tolak Disebut Kecolongan Soal Dana Freeport

Kompas.com - 11/11/2011, 17:28 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution membantah bahwa Markas Besar Polri kecolongan karena baru mengetahui bahwa anggota polisi dari Polda Papua menerima dana dari PT Freeport Indonesia. Menurutnya, pemberian dana sukarela Rp 1.250.000 dari PT Freeport itu dilakukan di daerah dan diterima oleh anggota secara langsung.

Oleh karena itu, Mabes Polri tak selalu harus ikut campur dalam hal tersebut. Apalagi, dana tersebut untuk tunjangan bagi anggota polisi yang membantu pengamanan PT Freeport sebagai objek vital negara.

"Ini kan pelaksanaan di daerah. Mabes Polri enggak campur tangan langsung ke daerah. Itu diterima langsung oleh anggota di lapangan," jelas Saud di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (11/11/2011).

Ketika ditanya pertanggungjawaban polisi terhadap Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai penerimaan dana itu, kata Saud, pihaknya harus memastikan terlebih dahulu dari tim audit internal apakah uang tersebut termasuk dana hibah. Pasalnya, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan aturan terkait dana hibah dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

Aturan ini menjelaskan bahwa lembaga atau kementerian yang mendapatkan hibah harus melaporkan dan kemudian dimasukan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Termasuk kepolisian yang juga harus memberikan laporan dana itu juga dianggap sebagai hibah.

"Kita akan lihat apakah ini namanya hibah atau bukan. Kalau hibah kan harus dilaporkan ke Kemenkeu. Administrasi laporannya itu ke Kemenkeu, walaupun yang memegangnya itu adalah satuan dari yang menerima uang itu," jelasnya.

Kembali ia menegaskan, kepolisian siap mempertanggungjawabkan jika ada kelalaian dalam prosedur dan membenahi sistem di institusi Polri jika terdapat kesalahan.

"Tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan tim internal kita yang akan memutuskan. Nanti mereka akan merumuskan yang terbaik supaya betul-betul akuntabilitas bisa dijamin. Kalau misalnya ada yang kurang pas nanti akan disesuaikan lagi," tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com