Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dharmono: Pengelolaan Keamanan Papua Dirombak

Kompas.com - 09/11/2011, 16:03 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) Letjen (Purn) Bambang Dharmono menyatakan, selain  melanjutkan pembangunan dan memulihkan kepercayaan masyarakat Papua dan Papua Barat kepada pemerintah, upaya mewujudkan perdamaian di Papua dan Papua Barat harus dilakukan dengan menata kembali pengelolaan keamanan.

Hal itu disampaikan Bambang Dharmono ketika dihubungi per telepon sebelum mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (9/11/2011). Rapat digelar di Kantor Presiden sore ini dengan dihadiri Wakil Presiden Boediono dan ketiga menteri koordinator serta sejumlah menteri terkait. Ini adalah rapat pertama setelah terbentuknya UP4B dan ditunjuknya Bambang Dharmana melalui Keputusan Presiden tertanggal 13 Oktober 2011.

"Salah satu yang harus dilakukan oleh kami adalah memberikan trust kepada rakyat Papua dan Papua Barat, karena selama ini mereka kurang percaya kepada pemerintah. Selain itu, juga meneruskan pembangunan yang sudah dijalankan selama ini. Pengelolaan keamanan pun harus dirombak," kata Dhar,omo tanpa mau merinci perombakan seperti apa yang akan dilakukannya.

Menurut dia, untuk rapat dengan Presiden sore ini, dia sudah menyiapkan konsep dan langkah-langkah strategis untuk menangani perdamaian yang permanen di bumi cenderawasih. "Kami sudah menyiapkan sekretariat yang ada di Manokwari (Papua Bart) maupun di Jayapura (Papua) untuk menjadi pusat percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Bahkan kami sudah menyaiapkan lima deputi yang akan membangu saya serta 20 tenaga profesional dan belasan tenaga birokrat yanga akan ditempatkan di masing-masing sekretariat," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com