Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Akan Evaluasi Dana dari PT Freeport

Kompas.com - 04/11/2011, 15:30 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah anggota kepolisian di Papua mendapat uang saku keamanan dari PT Freeport Indonesia per bulan sebesar Rp 1.250.000. Hal ini menjadi polemik mengingat sejumlah pihak mempertanyakan independensi Polri dalam melindungi warga Papua.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Polisi RI Jenderal Timur Pradopo berjanji akan melakukan evaluasi terhadap uang saku tersebut. "Saya kira semua menjadi evaluasi bagi kita bagaimana melengkapi, kemudian memenuhi kebutuhan di sana," ujar Timur di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (4/11/2011).

Ditanya apakah evaluasi itu termasuk dengan langkah Polri berhenti menerima dana dari PT Freeport, Timur langsung mengamininya. "Saya kira yang terbaik itu bahwa kita bisa sendiri memenuhi. Kalau pun toh nanti misalnya masih seperti ini, akuntabilitasnya sekali lagi bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.

Rencananya, Polri akan kembali menganggarkan dana yang sesuai untuk kebutuhan anggota kepolisian di Papua. Pasalnya, kebutuhan hidup anggota polisi di Papua berbeda dengan di tempat operasi lainnya.

Di Papua, menurut Kapolri, termasuk daerah operasi yang sulit. Anggaran untuk biaya operasional kepolisian, terutama untuk Papua, telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI. "Tentunya nanti kita anggarkan. Sekali lagi itu yang bisa kita lakukan yang optimal untuk mendukung operasi khususnya di tempat-tempat sulit. Yang menjadi prioritas terutama memang Papua," tandasnya.

Saat ini, dana operasional polisi yang dikeluarkan dari anggaran dasar kepolisian adalah senilai Rp 4,2 triliun. Namun, dana itu bukan hanya untuk anggota kepolisian di Papua. Namun, dana itu juga disebar untuk seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Polri menyatakan dengan adanya perbedaan kondisi medan dan kebutuhan hidup yang sulit di Papua, PT Freeport berinisiatif secara sukarela memberikan bantuan fasilitas bagi anggota polisi di Polda Papua.

Kesepakatan tersebut dilakukan di antara dua pihak tersebut, dengan menerima bantuan seperti jaket untuk musim dingin dan juga kendaraan patroli. Namun, hingga kini Polri belum bisa menyebutkan secara jelas berapa nilai bantuan dari PT Freeport itu secara keseluruhan karena masih menunggu tim yang dikirimkan ke Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

    KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

    Nasional
    Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

    Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

    Nasional
    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Nasional
    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Nasional
    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Nasional
    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    Nasional
    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Nasional
    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Nasional
    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    Nasional
    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Nasional
    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Nasional
    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

    MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

    Nasional
    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com