Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UP4B Diharapkan Buka Dialog Jakarta-Papua

Kompas.com - 02/11/2011, 08:25 WIB
Erwin Edhi Prasetyo

Penulis

JAYAPURA, KOMPAS.com- Penunjukan Bambang Dharmono untuk memimpin Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat mendapat apresiasi positif. Lahirnya unit ini diharapkan dapat mendorong proses dialog Papua-Jakarta untuk mencari solusi guna menuntaskan berbagai persoalan di Papua.

Koordinator Jaringan Damai Papua, Neles Tebay, menyambut baik inisiatif Presiden menunjuk Bambang Dharmono memimpin Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B).

Penunjukan ini memperlihatkan niat baik dan serius dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan berbagai persoalan Papua dan membangun Papua secara keseluruhan.

Kehadiran UP4B, menurut Neles, penting untuk mendorong terwujudnya dialog Jakarta-Papua. "Kami berharap Pak Bambang dapat mengurus Papua sesuai kondisi budaya, geografis, dan sosial politik di Papua," ungkap Neles.

Dengan dibentuknya UP4B dan penunjukan Bambang, orang Papua kini tahu siapa yang harus diajak berdialog tentang persoalan-persoalan di Papua. Unit ini diharapkan juga bisa menampung dan mengakomodasi suara dan aspirasi masyarakat Papua. "Ini bisa menjadi perantara dan saluran komunikasi yang baik antara pusat dan Papua," ujarnya.

UP4B, tutur Neles, diharapkan bisa mengidentifikasi kelompok-kelompok di P apua, selanjutnya segera membangun komunikasi konstruktif maupun memfasilitasi dialog-dialog bersama. "Dialog itu berguna untuk mencari solusi persoalan secara komprehensif," katanya.

 

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

    Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

    Nasional
    Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

    Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

    Nasional
    Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

    Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

    Nasional
    Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

    Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

    Nasional
    Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

    Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

    Nasional
    Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

    Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

    Nasional
    Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

    Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

    Nasional
    KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

    KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

    Nasional
    Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

    Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

    Nasional
    Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

    Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

    Nasional
    Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

    Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

    Nasional
    KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

    KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

    KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

    Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

    Nasional
    KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com