Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Haris: Bentuk Pemerintahan Darurat Transisi

Kompas.com - 16/10/2011, 23:14 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini, dinilai gagal menjalankan amanat rakyat.

Pemerintah menghadapi segudang masalah yang tak terselesaikan, mulai dari korupsi anggaran yang tak pernah tuntas, pencaplokan wilayah oleh Malaysia, hukuman mati tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, hingga terbunuhnya buruh PT Freeport Indonesia yang tengah berunjuk rasa.

Koordinator Petisi 28, Haris Rusly Moti, dalam diskusi di Doekoen Cafe, Jakarta, Minggu (16/10/2011), mengatakan, rakyat saat ini harus segera membentuk pemerintahan darurat sebagai transisi, karena pemerintah pimpinan Presiden Yudhoyono telah gagal mengemban amanat rakyat.

"Rakyat harus segera bersatu, karena pemerintah saat ini terbukti gagal. Rakyat harus mengantisipasi darurat negara dengan membentuk pemerintahan sementara," kata Haris.

Menurut Haris, sejumlah masalah seharusnya bisa membuat rakyat bergerak untuk membentuk pemerintahan transisi. Dia mencontohkan, "Korupsi yang terjadi saat ini tak bisa dihentikan pemerintah. Belum lagi pencaplokan wilayah oleh Malaysia, pemancungan TKI, dan pembunuhan terhadap buruh PT Freeport."

Pembicara diskusi lainnya, Anggota Dewan Penasehat Partai Gerindra, Permadi, mengatakan, dirinya sudah lama menunggu mahasiswa dan pemuda menggerakkan revolusi saat pemerintah tak mengemban amanat rakyat.

"Saya sering mengejek Haris, karena tidak tahu kapan pemuda mau bergerak. Sekarang saya puji Haris, karena mulai berani bergerak untuk revolusi di negeri ini," kata Permadi.

Permadi mengatakan, dalam waktu dekat, dia bersama sejumlah komponen seperti pensiunan TNI, mahasiswa bahkan elemen gerakan Islam yang dianggap radikal, akan turun ke jalan mengepung gedung DPR.

Menurut Permadi, DPR saat ini telah menjadi sumber korupsi di negeri ini. "Akan ada 100.000 orang yang nanti mengepung DPR," kata Permadi.

Mantan staf Badan Intelejen Strategis (BAIS), Laksamana Pertama (purn) Mulyo Wibisono, menambahkan, jika memang dalam waktu dekat terjadi demonstrasi besar-besaran menuntut Presiden Yudhoyono mundur, hal itu sebagai waktu yang tepat.

"Di Jakarta ada sekitar 22.000 polisi, dan kalau demonstrasinya terjadi di tiga titik, polisi akan bingung mengamankannya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com