Jadikan Pancasila Milik Rakyat

Jakarta, Kompas - Gerakan 30 September dan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober yang dirayakan pada masa Orde Baru mencerminkan Pancasila pernah menjadi alat penguasa negara untuk mengontrol dan menekan lawan-lawan politiknya.

Karena itu, Pancasila kini perlu dikembalikan sebagai milik semua masyarakat dan dijadikan sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. 

Imbauan itu disampaikan Direktur Reform Institute dan penulis buku Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Yudi Latif, dan pengamat sejarah JJ Rizal, secara terpisah, di Jakarta, Jumat (30/9). Keduanya menanggapi peringatan Gerakan 30 September dan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Peristiwa itu kini menjadi salah satu sejarah yang menantang kajian ulang.

Menurut Yudi Latif, trauma dan konflik pada tahun 1965 jangan dijadikan beban yang menekan bangsa Indonesia pada masa sekarang dan masa depan. Peristiwa sejarah itu sepatutnya dijadikan bahan belajar bersama, bahwa suatu masa masyarakat pernah terpecah dalam beberapa ideologi, masing-masing berjuang untuk keyakinannya, tetapi diekspresikan dalam bahasa kekerasan. ”Pengalaman pahit masa lalu jangan dipertahankan dalam konteks yang tidak relevan. Kita perlu kehidupan politik yang bergairah, ada pertarungan gagasan, dan ideologi, tapi dalam budaya politik yang damai. Sekarang, kita justru terjebak dalam politik tanpa ideologi dan pragmatis,” katanya.

Soal Hari Kesaktian Pancasila, Yudi Latif mengajak untuk mengubah paradigma. Jika dulu Pancasila jadi alat kontrol negara terhadap lawan politik, sekarang kesaktian Pancasila harus menjadi milik semua orang. Agar benar-benar sakti, Pancasila harus dijadikan alat warga negara untuk melakukan kritik, perbaikan, dan kontrol terhadap kebijakan serta perilaku aparatur negara yang menyimpang. ”Penyelenggara tak lagi menjadi pusat teladan, sehingga memicu ketidakpercayaan, kecemasan, dan kekacauan di negeri ini,” katanya.

JJ Rizal menilai, peringatan Gerakan 30 September dan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober pada masa lalu adalah cara Orde Baru untuk menyetir kesadaran sejarah masyarakat demi kelanggengan kekuasaan rezim itu. ”Saat ini, kita perlu kembali menyambungkan kesadaran kita terhadap Pancasila sebagaimana dilahirkan oleh Soekarno dan para elite intelektual pada I Juni 1945 itu. Dengan begitu, kita bisa menemukan gagasan, cita-cita kebangsaan, dan semua alasan untuk membangun Republik Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan, Pancasila harus dikembalikan pada Pancasila yang dibuat tahun 1945. Setelah itu, jadikan Pancasila sebagai pandu, alas dasar, dan orientasi atas semua tindakan kebangsaan kita. Pancasila juga bisa menjadi mistar atau alat ukur, apakah cita-cita kebangsaan Indonesia berhasil. 

Di tempat lain, Sekretaris Jenderal Konferensi Waligereja Indonesia Benny Susetyo menekankan, Pancasila harus menjadi orientasi semua pejabat publik sehingga segala tindakan yang bertentangan dengan Pancasila tidak lagi dibenarkan di Indonesia. Ia mengucapkan itu dalam pernyataan sikap di depan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin yang disegel di Kota Bogor, Jawa Barat. Hadir pula Ketua Umum Gerakan Pemuda Anshor Nusron Wahid.

Sebelum mendatangi GKI Yasmin, di Yayasan Islamic Center Al-Ghazaly Kota Bogor, bersama tokoh-tokoh nasional, seperti Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim, Ny Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, mereka mendeklarasikan ”Gerakan Hidup Bersama Pancasila”, yang dimotori Pemuda Anshor.

Terkait dengan kasus sengketa penyegelan GKI Yasmin, Nusron Wahid meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertindak tegas agar gereja itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat ibadah dan jemaatnya bisa beribadah dengan tenang.

”Sungguh ironis, saat Mahkamah Agung sebagai otoritas tertinggi hukum di Indonesia, tetapi keputusannya belum diindahkan. Ini tantangan bagi Indonesia, apakah negara ini Pancasila atau tidak. Indonesia harus aman, adil, nyaman, bagi semua agama dan suku,” tuturnya.

Dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti kemarin, seperti tahun-tahun sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi inspektur upacara. Hadir juga Wakil Presiden Boediono, pimpinan lembaga tinggi negara, menteri, Panglima TNI, Kepala Polri, kepala staf angkatan, dan perwakilan negara sahabat. Naskah Pancasila dibacakan Ketua DPD Irman Gusman. (why/iam/GAL)