Lemahnya Demokrasi di Akar Rumput

Antonius Purwanto

Pembentukan sikap dan perilaku yang demokratis sesungguhnya merupakan esensi konsolidasi demokrasi. Pembentukan sikap dan perilaku itu tentu saja berlaku untuk semua komponen bangsa, baik elite ataupun masyarakat. Hal itu pula yang coba disajikan dalam laporan konsolidasi demokrasi setiap bulan. Kali ini laporan dari Provinsi Gorontalo, yang diturunkan mulai hari ini sampai 7 Oktober 2011.

Agak sulit menemukan pola ideal konsolidasi demokrasi di Gorontalo. Alih-alih menjadi sarana transformatif yang memperjuangkan nasib rakyat, wacana politik yang pragmatis-transaksional tampaknya lebih mengemuka.

Hiruk pikuk pemilihan umum kepala daerah (pilkada) dan mahalnya praktik berpolitik hari-hari ini menjadi sebuah paradoks di tengah deretan persoalan di Gorontalo. Daerah pemekaran Sulawesi Utara yang berdiri tahun 2001 ini masih dibebani berbagai persoalan riil.

Tingkat kemiskinan di Gorontolo mencapai 18 persen dari jumlah penduduk, menempati peringkat ke-27 dari 33 provinsi di Indonesia. Jumlah pengangguran pada Februari 2011 mencapai lebih 21.000 orang dari sekitar 1,1 juta penduduk. Di daerah dengan infrastruktur publik yang belum memadai itu kini direpotkan pula dengan merebaknya perilaku korup di tengah kapasitas birokrasi yang lemah.

Dalam konteks proses demokratisasi, partisipasi publik juga terpantau relatif minim yang terindikasi antara lain dari minimnya sirkulasi politik di level elite. Lebih parah dari itu, bahkan elite cenderung memaknai demokrasi sebagai kompromi politis memperebutkan kekuasaan.

Bursa pencalonan pemilihan Gubernur Gorontalo menjadi bukti konkret. Pilkada gubernur yang bakal digelar pada 16 November 2011 kini diramaikan tiga pasangan calon yang sebagian besar elite lokal dengan latar belakang petahana.

Pasangan Gusnar Ismail dan Tonny Uloli saat ini masih menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo. Rusli Habibie, selain sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo, juga masih sebagai Bupati Gorontalo Utara dan Idris Rahim yang baru saja melepaskan jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya, David Bobihoe Akib yang Bupati Gorontalo periode kedua melalui Partai Golkar tetapi maju kembali untuk berusaha merebut posisi gubernur lewat jalur independen. Pasangannya, Nelson Pomalingo, adalah mantan Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

Pasangan Rusli Habibie-Idris Rahim maju lewat dukungan Partai Golkar dan PPP, sedangkan Gusnar Ismail-Tonny Uloli didukung Partai Hanura, Gerindra, PKS, PBB, Demokrat, PKNU. Artinya, tidak ada pasangan calon dari mantan penguasa wilayah. Apa yang terjadi dengan lambannya sirkulasi elite politik di Gorontalo?