Sabtu, 20 Desember 2014

News / Nasional

Minta Perlindungan

Siang Ini, Masyhuri Hasan-LPSK Bertemu

Kamis, 29 September 2011 | 11:22 WIB

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) rencananya akan  menemui Masyhuri Hasan, tersangka kasus dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2011). Pertemuan itu terkait pemberian perlindungan bagi Masyhuri Hasan sebagai justice collaborator. Hal ini disampaikan kuasa hukum Masyhuri, Agus Heriyanto, kepada Kompas.com, pagi ini.

"Beberapa waktu yang lalu kami mengajukan Masyhuri Hasan ke LPSK sebagai justice collaborator. Kami berharap dengan kondisi yang sudah berkembang, kondisi Masyhuri bisa diperhatikan juga dengan menjadi justice collaborator ia akan dilindungi," ujar Agus.

Masyhuri akan didampingi oleh para kuasa hukumnya dalam pertemuan dengan KPK. Agus menyatakan, permintaan menjadi justice collaborator karena Masyhuri telah memberikan keterangan-keterangan, terutama terkait nama-nama lain yang diduga aktor intelektual dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, ia berharap keterangan Masyhuri bisa dipergunakan semestinya dan tidak membawa ancaman bagi kliennya.

"Kami bersyukur bahwa pada saat ini memang proses yang terakhir di Mabes kan sudah ada penetapan tersangka lainnya. Secara real sebenarnya memang ada (nama pelaku lain). Cuma terus terang, kami juga berharap BAP Masyhuri tidak hanya sekadar untuk perlindungannya, tetapi kami juga berharap dari keterangan itu bisa mendorong untuk menetapkan tersangka lainnya," kata Agus.

"Paling tidak pada kondisi-kondisi tertentu jaksa penuntut umum akan mempertimbangkan keringanan-keringanan hukuman untuk Masyhuri," katanya.

Seperti diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Masyhuri yang menjadi mantan juru panggil MK sebagai tersangka pada 30 Juni 2011. Ia merupakan tersangka pertama karena dituduh memalsukan tanda tangan dari mantan panitera MK, Zainal Arifin, terkait surat jawaban putusan MK Nomor 084. Ia kemudian mengirimkan surat itu pada Komisi Pemilihan Umum.


Editor : Inggried